[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5fc9ead-4616-496d-97c0-71bd24492d7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Minahasa","place_of_enactment","Tondano","theme","Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kewenangan Desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD Kab. Minahasa 2018; No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dengan UU tentang Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati. \n UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa \n Pengaturan kewenangan desa meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat adat dan lembaga hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan peran masyarakat desa; serta pengelolaan fasilitas-fasilitas lokal seperti tambatan perahu, air bersih, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan antar pemukiman dengan wilayah pertanian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas. Tujuannya adalah mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul (seperti sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa) dan kewenangan lokal berskala Desa (seperti pengelolaan tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum). Kewenangan lokal berskala desa dijabarkan ke dalam bidang Pemerintahan Desa (penetapan batas desa, penataan jumlah dusun, pengembangan sistem administrasi desa), bidang Pembangunan Desa (pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa), bidang pembinaan kemasyarakatan Desa (membina keamanan, ketertiban, kerukunan), dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa (pengembangan seni budaya lokal, fasilitasi kelompok masyarakat).

Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih kewenangan desa sesuai peraturan ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Hasil musyawarah menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. Peraturan Desa diklarifikasi oleh Bupati Minahasa.

Pendanaan pelaksanaan kewenangan desa dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MINAHASA
THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI

REGULATION OF REGENT OF MINAHASA
NUMBER 10 OF 2018
ON
VILLAGE AUTHORITY BASED ON
THE ORIGIN RIGHTS AND VILLAGE-SCALE LOCAL AUTHORITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MINAHASA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 34 paragraph (3) and Article 39 of Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to stipulate a Regent Regulation on Village Authority Based on the Origin Rights and Village-Scale Local Authority;

Bearing in Mind :

Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5fc9ead-4616-496d-97c0-71bd24492d7d","actionData","errors"]