[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5fb0afa-03cc-462e-8463-564b147d2a91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 17 Tahun 2016","number","17","year","2016","published_date","2016-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Selatan","place_of_enactment","Batauga","theme","Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

garis sempadan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menciptakaan pembangunan yang serasi, seimbang, lestari, terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Selatan, perlu mengatur garis sempadan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);\r\n4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);\r\n6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);\r\n9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);\r\n11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n3\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);\r\n18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Maksud dan Tujuan\r\nBab III Ketentuan Garis Sempadan\r\nBab IV Pemanfaatan Daerah Sempadan\r\nBab V Pengendalian\r\nBab VI Ketentuan Lain-lain\r\nBab VII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan pembangunan yang serasi, seimbang, lestari, terpadu, dan berkelanjutan, serta untuk mengantisipasi perkembangan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan perencanaan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan, dan pelestarian lingkungan, serta untuk menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan, dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis-jenis garis sempadan yang diatur, yaitu Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Pagar, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Saluran Irigasi, Garis Sempadan Mata Air dan Waduk, serta Garis Sempadan Pantai.
Pengaturan detail mengenai jarak dan pemanfaatan masing-masing jenis garis sempadan tersebut, termasuk ketentuan khusus untuk kawasan perkotaan dan luar perkotaan, serta kondisi lahan yang berbeda (misalnya lahan miring).
Kewajiban setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan untuk mentaati ketentuan garis sempadan yang ditetapkan.
Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan melalui pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pemanfaatan lahan di daerah sempadan juga diatur, dengan memberikan batasan dan izin untuk kegiatan tertentu seperti budidaya pertanian, pemasangan reklame, dan pembangunan prasarana lalu lintas air.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BUTON REGENCY
NUMBER: 17 YEAR 2016
CONCERNING
SETBACK LINES WITHIN THE SOUTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to create a harmonious, balanced, sustainable, integrated and continuous development in South Buton Regency, it is necessary to regulate setback lines; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Setback Lines Within the South Buton Regency; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5fb0afa-03cc-462e-8463-564b147d2a91","actionData","errors"]