[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5f62137-cd6f-4c75-ae91-a206af9bb661","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI \r\nKEWENANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI \r\nKEWENANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK KEUANGAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI \r\nKEWENANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan \r\nPasal 24 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, dimana daerah berhak\r\nmenetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan\r\nUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan\r\nDaerah;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor\r\n03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang\r\nMenjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat sudah\r\ntidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan\r\nKonkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,\r\nKabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan\r\nKota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang\r\nperubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999\r\ntentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten\r\nMalinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai\r\nTimur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3962); \r\nUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679). \n PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN\r\nPEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI\r\nKEWENANGAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kutai Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang tersebut.\n\nUrusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial) dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan). Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.\n\nPenyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau dengan melimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan. Bupati membentuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 7 OF 2017

ABOUT
CONCURRENT GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME
REGIONAL AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 17 and Article 24 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where the region has the right to establish Regional policies to carry out Governmental Affairs that are the authority of the Region;
that Regional Regulation of West Kutai Regency Number 03 of 2008 concerning Government Affairs Which Becomes the Authority of West Kutai Regency is no longer in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, so it needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5f62137-cd6f-4c75-ae91-a206af9bb661","actionData","errors"]