[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5f1f9cb-9d51-4db6-8fdf-171049ee645f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-03-24","effective_date","2015-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 2, BN 2015/ NO 476; https://jdih.batan.go.id/ : 4 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Pedoman Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2015 ini mengatur pedoman pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan panduan yang seragam dalam pelaksanaan administrasi pemberian izin perkawinan dan perceraian di BATAN, serta sebagai acuan bagi PNS dalam menaati ketentuan izin perkawinan dan perceraian. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Perkawinan: PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang harus memperoleh izin tertulis dari Kepala BATAN (PPK) dan memenuhi syarat alternatif (istri tidak dapat menjalankan kewajiban biologis, cacat badan, atau tidak dapat melahirkan setelah 10 tahun) serta syarat kumulatif (persetujuan istri, penghasilan yang cukup, dan jaminan berlaku adil). PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan seterusnya.
Perceraian: PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan dari PPK. Alasan perceraian harus sah (zina, mabuk/pemadat/penjudi, meninggalkan pasangan, hukuman penjara, kekejaman, atau perselisihan terus-menerus). Jika perceraian atas kehendak PNS pria, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anak.
Larangan Hidup Bersama: PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
Laporan Mutasi Keluarga: PNS wajib melaporkan setiap mutasi keluarga (perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian) kepada PPK.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. PNS yang melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu tanpa izin PPK, melakukan hidup bersama di luar nikah dan tidak menghentikannya setelah diperingatkan, atau menolak melaksanakan pembagian gaji akibat perceraian, akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.\n2. Atasan yang tidak memberikan pertimbangan atau meneruskan permintaan izin perceraian/beristri lebih dari satu, atau tidak melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang hidup bersama di luar nikah, akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUMBER 2 OF 2015
ON
GUIDELINES FOR GRANTING PERMISSION FOR MARRIAGE AND DIVORCE
OF EMPLOYEES OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY,

Considering:

that the Granting of Permission for Marriage and Divorce of Civil Servants at the National Nuclear Energy Agency is carried out in accordance with the provisions of Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990;
that in implementation, there are still inconsistencies both in the procedures for submission and in the administrative supporting data, so a guideline regarding permission for marriage and divorce at BATAN is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Nuclear Energy Agency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5f1f9cb-9d51-4db6-8fdf-171049ee645f","actionData","errors"]