[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5ed449f-5559-43f6-9f3e-0e8bdf338650","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2019","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2019
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR: 11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2019\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi\r\ndan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak\r\nBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3569);\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di\r\nProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4270);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5049);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4575);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010\r\nTentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5219);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106)\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 310);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 701);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun\r\n2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu\r\nTimur Nomor 23) sebagaimana telah diubah menjadi\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun\r\n2014 tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nLuwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLuwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89). \n Pasal 1\r\nPasal 2\r\nPasal 3\r\nPasal 4\r\nPasal 5\r\nPasal 6\r\nPasal 7\r\nPasal 8 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.961.409.003.882,00, belanja daerah sebesar Rp2.025.786.047.150,00, yang mengakibatkan defisit sebesar (Rp64.377.043.268,00), serta pembiayaan daerah sebesar Rp64.377.043.268,00.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana bagi hasil pajak, dana desa, dan dana insentif daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Uraian lebih lanjut mengenai APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF BANJAR
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
on
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJAR,

Considering / Whereas :

That based on the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Government Regulation in Lieu of Law Number 9 of 2015 on Amendments to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Head is required to submit a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget accompanied by explanations and supporting documents to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in accordance with the time specified by the provisions of laws and regulations to obtain joint approval;
That the Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5ed449f-5559-43f6-9f3e-0e8bdf338650","actionData","errors"]