[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5ecd753-6131-4b71-91d3-62f1d2991b95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seluma","place_of_enactment","Pasar Tais","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN TANPA ROKOK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Hidup Sehat dan bebas asap rokok merupakan hak setiap warga Negara yang harus dilindungi.\r\nPembatasan dengan penerapan kawasan tanpa rokok untuk mengurangi dan mencegah dampak buruk merokok.\r\nMemberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dalam Perda.\r\n \n Pasal 18 ayat 6 UU TAHUN 1945\r\nUU NO 3 TAHUN 2003\r\nUU NO 36 TAHUN 2009\r\nUU NO 23 TAHUN 2014\r\nPP NO 38 TAHUN 2007\r\nPERATURAN MENKES NO 188/MENKES/PB/I/2011, NO 7 TAHUN 2011\r\n \n Asas dan Tujuan,\r\nKawasan Tanpa Rokok,\r\nKewajiban dan Larangan,\r\nSatuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok,\r\nPeran Serta Masyarakat,\r\nPembinaan dan Pengawasan,\r\nKetentuan Penyidikan,\r\nKetentuan Pidana\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Seluma. Latar belakangnya adalah untuk melindungi hak warga negara atas kesehatan dan lingkungan yang bebas dari asap rokok, serta untuk mengurangi dampak buruk merokok di tempat umum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Di KTR tertentu (fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum), merokok dilarang hingga batas pagar terluar dan tidak boleh disediakan tempat khusus merokok. Untuk tempat kerja dan tempat umum lainnya, tempat khusus merokok dapat disediakan dengan persyaratan tertentu (ruang terbuka, terpisah, jauh dari pintu masuk/keluar, dan jauh dari lalu lalang orang).

Hak dan Kewajiban:

Pimpinan/penanggung jawab KTR wajib menetapkan dan menerapkan KTR, melakukan pengawasan internal, melarang merokok, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda larangan merokok.
Setiap orang dilarang merokok, membuat, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali penjualan rokok di tempat umum yang memiliki izin.

Peraturan ini juga membentuk Satuan Tugas Penegak KTR untuk mengawasi pelaksanaan KTR dan menindak pelanggaran. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan, penyuluhan, mengingatkan pelanggar, dan melaporkan pelanggaran. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar Pasal 6 dikenai denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Orang yang merokok di KTR dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).\n3. Orang atau badan yang membuat, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR dikenai pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELUMA
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SELUMA REGENCY
NUMBER 04 OF 2018
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELUMA,

Considering:

that the right to a healthy life and freedom from cigarette smoke is the right of every citizen that must be protected and is the responsibility of the state to fulfill that right;
that smoking in public places is a habit that is still practiced by some people in Seluma Regency, so it is necessary to impose restrictions by implementing smoke-free zones to reduce and prevent the adverse effects of smoking;
that to provide legal certainty in the implementation of smoke-free zones by both the Regional Government and the public, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Smoke-Free Zones:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5ecd753-6131-4b71-91d3-62f1d2991b95","actionData","errors"]