[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5e13bdd-46f8-497b-82b6-2cdb541dcfe5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":89,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mempawah","place_of_enactment","Mempawah","theme","PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/NO.3, LL Kab. Mempawah : 14 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SIANTAN MENJADI KECAMATAN JONGKAT DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sejalan dengan dinamika yang berkembang dan mengakomodir aspirasi masyarakat tentang perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat, serta untuk adanya kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali nomenklatur Kecamatan tersebut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan perubahan nama Kecamatan dan/atau perubahan nama Ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU RI No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perubahan Kecamatan Siantan; Wilayah dan Ibukota Kecamatan Jongkat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019. \n 5 hal dan 4 hal lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah. Latar belakang perubahan nama ini adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menghindari kerancuan dengan nama kelurahan di Kota Pontianak yang juga menggunakan nama Siantan. Tujuan dari perubahan nama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan membedakan secara jelas antara wilayah administratif di Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat tanpa mengubah batas wilayahnya. Wilayah Kecamatan Jongkat meliputi Desa Wajok Hulu, Desa Wajok Hilir, Desa Jungkat, Desa Peniti Luar, dan Desa Sungai Nipah. Ibukota Kecamatan Jongkat berkedudukan di Desa Jungkat.

Pemerintah Kecamatan Jongkat diwajibkan untuk menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama kecamatan ini. Pendanaan untuk pelaksanaan perubahan nama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

","transitional_provisions","1. Penyesuaian administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Selama jangka waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama Kecamatan Siantan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jongkat.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MEMPAWAH
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MEMPAWAH REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
THE CHANGE OF NAME OF SIANTAN SUB-DISTRICT TO JONGKAT SUB-DISTRICT
IN MEMPAWAH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MEMPAWAH,

\n\n \n \n

Considering:

that in line with developing dynamics and accommodating the aspirations of the community regarding the change of name of Siantan Sub-district to Jongkat Sub-district, and for legal certainty, it is necessary to make changes and review the nomenclature of the Sub-district;
that based on the provisions of Article 9 paragraph (5) of Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-districts, it is stated that changes to the name of the Sub-district and/or changes to the name of the Sub-district Capital are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5e13bdd-46f8-497b-82b6-2cdb541dcfe5","actionData","errors"]