[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5dde7dc-94ff-43e9-8015-d847389430a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-04-02","effective_date","2018-04-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perencanaan dan penganggaran daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang \r\nterarah, dan berkesinambungan yang berbasis pada \r\naspirasi masyarakat, diperlukan perencanaan dan \r\npenganggaran pembangunan daerah yang terpadu, \r\nsistematis, objektif, dan berkelanjutan; bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk \r\nmenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan \r\ndan penganggaran; bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, \r\nPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata \r\nCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang \r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan \r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta \r\nTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka \r\nPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah \r\nDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah \r\nmemberikan pengaturan tentang proses perencanaan \r\nsebagai dasar dari proses penganggaran daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan \r\nhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nSistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017; \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Prinsip, Maksud dan Tujuan\r\nBab III Ruang Lingkup\r\nBab IV Perencanaan Pembangunan Daerah\r\nBab V Masa Reses Anggota DPRD\r\nBab VI Penganggaran Daerah\r\nBab VII Ketentuan Peralihan\r\nBab VIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 dicabut. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3) dicabut dan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, berbasis pada aspirasi masyarakat, melalui perencanaan dan penganggaran yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang meliputi:

Perencanaan Pembangunan Daerah:\n
- Bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
- Menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- Meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
\n
Penganggaran Daerah:\n
- Merupakan proses penterjemahan rencana kegiatan ke dalam rencana keuangan yang bersumber pada RKPD.
- Meliputi penyusunan dokumen KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, rancangan APBD, dan pengesahan APBD.
- Dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
\n

Peraturan ini juga mengatur masa reses anggota DPRD terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen penganggaran yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya perencanaan dan penganggaran sesuai dalam suatu satu kesatuan sistem.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF DEMAK
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ABOUT
REGIONAL PLANNING AND BUDGETING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

Considering:

that in order to realize directed and sustainable regional development based on community aspirations, integrated, systematic, objective, and sustainable regional development planning and budgeting is needed;
that regional development planning is prepared to ensure the linkages and consistency between planning and budgeting;
that with the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 concerning Procedures for Planning, Controlling and Evaluating Regional Development, Procedures for Evaluating Draft Regional Regulations on Regional Long-Term Development Plans and Regional Medium-Term Development Plans, as well as Procedures for Amendments to Regional Long-Term Development Plans, Regional Medium-Term

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5dde7dc-94ff-43e9-8015-d847389430a7","actionData","errors"]