[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5d4d8e5-5e98-448d-8fd1-3318ee9a5a3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANRETRIBUSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANRETRIBUSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.200/NO.39
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANRETRIBUSI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Persampahan / Kebersihan, ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah; sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara \r\n 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan \r\n8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Pidana \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHANRETRIBUSI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi daerah yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber, pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
Golongan Retribusi: Digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis atau volume sampah. Jika sulit diukur, volume ditaksir berdasarkan pendekatan seperti luas lantai bangunan.
Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Tarif berbeda untuk pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga, serta pembuangan sampah langsung ke TPA dan pemakaian Lapangan Merdeka.
Wilayah Pemungutan: Dipungut di wilayah daerah pelayanan tempat pelayanan diberikan.
Masa Retribusi: Satu bulan atau satu hari, tergantung jenis pelayanan.
Saat Retribusi Terutang: Pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis, kupon, dan kartu langganan.
Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau SKRDLB.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Penghapusan Piutang Kedaluwarsa: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan dapat diberikan insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Kab. Wajo No. 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338297/perda-kab-wajo-no-2-tahun-2020","e733e5e6-ea18-4177-ac76-57480bec783c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WAJO REGENCY GOVERNMENT
WAJO REGENCY REGULATION
NUMBER 17 OF 2011
ON
LOCAL FEE FOR WASTE/CLEANING SERVICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAJO,

Considering / Whereas:

that based on Article 110 paragraph (1) letter b, Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, Waste Management / Cleaning, is stipulated as one type of Regional Retribution;
that according to the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Wajo Regency Regulation on the Local Fee for Waste/Cleaning Service.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959, Number 74, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5d4d8e5-5e98-448d-8fd1-3318ee9a5a3f","actionData","errors"]