[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5d4d228-347f-4e8c-8074-99d8cffa7485","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan mernanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata\r\nruang wilayah;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar scktor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi\r\ninvestasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan\r\nd. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);\r\n4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor\r\n149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);\r\n9. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); dan\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); dan\r\n10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2). \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBab V Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBab VI Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten\r\nBab VII Arahan Pemanfataan Ruang\r\nBab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBab IX Kelembagaan\r\nBab X Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang\r\nBab XI Penyidikan\r\nBab XII Ketentuan Pidana\r\nBab XIII Ketentuan Lain-lain\r\nBab XIV Ketentuan Peralihan\r\nBab XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021. \n 151 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai “pulau ramah lingkungan” yang sejahtera melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang meliputi peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana, pengembangan kegiatan agro berbasis kehutanan, pertanian, dan perkebunan, pengembangan sumber daya bahari berbasis perikanan dan kelautan, pengembangan kawasan pesisir sebagai kawasan wisata, perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan, pengendalian kegiatan pertambangan, serta peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan (PKL, PPK, PPL) dan sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya). Pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas kawasan peruntukan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, cagar budaya, ekosistem mangrove) dan kawasan peruntukan budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan). Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan perkotaan Langara, Lansilowo, Polara, Lampeapi, Munse, kawasan pariwisata Kampa, serta kawasan perkotaan Sawaea dan Ladianta. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\n - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.\n - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin pemanfaatan ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ditentukan sebagai berikut:\n - Yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n - Yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diproses untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.\n2. Orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang.\n3. Setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan milik umum.\nSanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan/pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE ISLANDS REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN OF KONAWE ISLANDS REGENCY
2021 - 2041

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Konawe Islands Regency by utilizing regional space efficiently, effectively, harmoniously, in balance, and sustainably in order to improve community welfare and security defense, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare a regional spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the regional spatial plan is a direction for development investment locations implemented by the government, community, and/or business world;
that to implement the provisions of Article 78 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5d4d228-347f-4e8c-8074-99d8cffa7485","actionData","errors"]