[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5bdaa4e-01dc-4ca9-94e1-d85575c1b804","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang","short_title","Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958","number","67","year","1958","published_date","1958-07-31","effective_date","1958-08-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan-Batas-Batas- Wilayah- Kotapraja-Salatiga -dan- Daerah- Swatantra- Tingkat- II -Semarang
1958
Undang-undang (UU) NO. 67, LN. 1958 No. 118, LL SETNEG : 5 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang \r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa pada pembentukan Kota Kecil Salatiga dalam tahun 1950batas-batas wilayah pemerintahan daerah otonom kota initelahdikembalikan kepada batas-batas wilayah Stadsgemeente Salatigasebelum perang dunia ke-II dahulu, sehingga terdapatlah kembali7 dari 8 buah desa yang masing-masing mempunyai bagian yangtermasuk dalam wilayah Kota Kecil dan bagian yang lainnya yangterletak di luar batas wilayah Kota Kecil itu;b.bahwa hal yang demikian itu banyak menimbulkan kesukarandalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan pada umumnya,lebih-lebih dalam keadaan sekarang ini, oleh karena denganberlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 sesudah tanggal 18Januari 1957 Kota-kota Kecil yang tingkatannya dinaikkansederajat dengan tingkatan Kabupaten otonom, 7 buah desa yangtersebut di atas menurut hukum masing-masing akan terpecahmenjadi dua bagian, yaitu sebagian termasuk dalam wilayahDaerah Swatantra tingkat II Semarang;c.bahwa atas permintaan Kotapraja Salatiga yang telah disetujuioleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara DaerahSwatantra tingkat II Semarang (keputusan tanggal 21 Juli 1955No.11/DPRD/55) dan desa-desa yang bersangkutan (dinyatakandalamrapat-rapatdesamasing-masingyangbersangkutan (dinyatakandalamrapat-rapatdesamasing-masingyangbersangkutan), maka untuk penyempurnaan susunan ketata-prajaansertamelancarkanjalannyapemerintahandaerahKotapraja Salatiga khususnya serta mengingat kepentinganpenduduk wilayah desa-desa yang masih berada di luar wilayahdesa-desa yang masih berada di luar wilayah Kotapraja itu,seluruhnya dimasukkan dalam wilayah Kotapraja dan untukmembulatkan wilayah Kotapraja itu dipandang perlu dimasukkanpula seluruh desa Dukuh dalam wilayah Kotapraja Salatiga. \n a.Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.13 tahun1950, Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta)No. 17tahun 1950 jo. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (LembaranNegara tahun 1954 No. 40), pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;b.Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia. \n (1)Wilayah Kotapraja Salatiga, yang dahulu dengan Undang-undangRepublik Indonesia (Yogyakarta) No. 17 tahun 1950 telah dibentuksebagai Kota Kecil Salatiga, meliputi 9 buah desa, yaitu:1.Desa Salatiga2.\" Kutowinangun3.\" Kalicacing4.\" Gendongan5.\" Sidorejolor6.\" Mangunsari7.\" L e d o k8.\" Tegalrejo dan9.\" D u k u h.(2)Wilayah Daerah Swatantra tingkat II Semarang sebagai dimaksuddalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 13tahun 1950 dikurangi dengan bagian desa-desa, yang kini masukdalam wilayah Kotapraja Salatiga \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1958. \n Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 13tahun 1950\r\nSemua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan Pemerintah DaerahSwatantra tingkat II Semarang dahulu yang masih berlaku dalam bagian-bagianwilayahyangsesudahmulaiberlakunyaUndang-undang ini termasuk dalam wilayah Kotapraja Salatiga, berlaku terus sebagaiperaturan-peraturan dan keputusan-keputusan daerah Kotapraja Salatiga,dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah DaerahKotapraja Salatiga. \n - \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 13 tahun 1950\n2. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 17 tahun 1950","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini mengatur perubahan batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang. Latar belakangnya adalah kesulitan yang timbul akibat pembagian wilayah antara Kota Kecil Salatiga dan desa-desa sekitarnya, yang menghambat pelaksanaan urusan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan susunan ketataprajaan dan melancarkan jalannya pemerintahan daerah Kotapraja Salatiga, serta memperhatikan kepentingan penduduk desa-desa yang berada di luar wilayah Kotapraja. Ketentuan substansialnya meliputi penetapan wilayah Kotapraja Salatiga yang meliputi sembilan desa, yaitu Desa Salatiga, Desa Kutowinangun, Desa Kalicacing, Desa Gendongan, Desa Sidorejolor, Desa Mangunsari, Desa Ledok, Desa Tegalrejo, dan Desa Dukuh. Selain itu, wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dikurangi dengan bagian-bagian desa yang masuk dalam wilayah Kotapraja Salatiga.","transitional_provisions","1. Semua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II Semarang dahulu yang masih berlaku dalam bagian-bagian wilayah yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini termasuk dalam wilayah Kotapraja Salatiga, berlaku terus sebagai peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan daerah Kotapraja Salatiga, dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Salatiga.\n2. Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan pemasukan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) ke dalam wilayah Kotapraja Salatiga diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.\n3. Mulai saat berlakunya Undang-undang ini segala urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan rumah-tangga Kotapraja Salatiga dan yang menurut ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang kini masih berlaku dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Daerah tingkat II Semarang, diserahkan kepada dan dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Kotapraja Salatiga.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 67 OF 1958
REGARDING
THE AMENDMENT OF THE BOUNDARIES OF THE SALATIGA MUNICIPALITY AND
THE SEMARANG LEVEL II AUTONOMOUS REGION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that upon the establishment of the Small Town of Salatiga in 1950, the boundaries of the autonomous regional government of this city were returned to the boundaries of the Stadsgemeente of Salatiga before World War II, so that there were again 7 out of 8 villages, each of which had a part included in the territory of the Small Town and another part located outside the boundaries of the Small Town;
that this situation caused many difficulties in the implementation of government affairs in general, especially in the current situation, because with the enactment of Law No. 1 of 1957 after January 18, 1957, the small towns whose level was raised to the same level as the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5bdaa4e-01dc-4ca9-94e1-d85575c1b804","actionData","errors"]