[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5bb7743-f6af-45d9-a8da-de95a4f65822","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e4069309-ffcb-48bb-8de0-a79246ae681f","Ratifikasi Perjanjian Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGESAHAN - KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN - TERORISME NUKLIR
2014
Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2014/No. 59, TLN No. 5518, LL SETNEG: 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
ABSTRAK:	\n \n Tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tindak pidana terorisme nuklir merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan dan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. \n Dalam Undang-Undang ini diatur tentang konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014. \n Lampiran file: 3 berkas. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk mengesahkan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, yang merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Konvensi ini mengatur pencegahan dan penanggulangan terorisme nuklir, baik di dalam negeri maupun antarnegara. Negara-negara pihak diwajibkan untuk mengkriminalisasi tindakan terorisme nuklir dalam hukum nasional, bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme nuklir, serta melindungi zat radioaktif. Selain itu, negara pihak harus menetapkan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya atau oleh warganya, dan menjamin hak-hak tersangka selama proses hukum. Konvensi ini juga mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nuklir.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2014
ON
RATIFICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM
(INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the objective of the Government of the State of Indonesia as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to protect the entire Indonesian nation and the entire Indonesian territory, to promote public welfare, to educate the nation's life and to participate in implementing world order based on independence, perpetual peace, and social justice;
that based on the considerations as referred to in letter a, the Indonesian Government as part of the international community is committed to supporting efforts to combat acts of terrorism, especially nuclear terrorism;
that the crime of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5bb7743-f6af-45d9-a8da-de95a4f65822","actionData","errors"]