[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d58a2d63-c9ed-40b6-831b-02f76fe50426","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2025","number","20","year","2025","published_date","2025-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD TAHUN 2025 (20): 12 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa memperoleh Pendidikan adalah hak setiap anak\r\ntermasuk anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,\r\nsosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat\r\nistimewa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak,\r\nb. bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan\r\npendidikan, dan peningkatan partisipasi pendidikan tanpa\r\ndiskriminasi dan tidak eksklusif bagi anak berkebutuhan\r\nkhusus, perlu adanya akses pendidikan untuk semua kalangan\r\nmelalui penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak,\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali\r\nKota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah\r\nAnak, \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan\r\nKotamadya Daerah Tingat II Mataram (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531),\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan\r\nAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor\r\n109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),\r\n3:\r\n10.\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem\r\nPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4301),\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856),\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang\r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016\r\nNomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 587 1),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar\r\nNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19\r\nTahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang\r\nAkomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang\r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 6473),\r\nPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan\r\nAnak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah\r\nAnak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n1761):\r\nPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32\r\nTahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal\r\nPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6231),\r\nPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan\r\nTeknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak\r\nuntuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan\r\nPendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,\r\nPendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612),\r\nMenentapkan :\r\nPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan\r\nAnak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan\r\nPemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2024 Nomor 329),\r\n Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang\r\nPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram\r\nTahun 2019 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota\r\nMataram Nomor 3):\r\n Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023 tentang\r\nPenyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota\r\nMataram Tahun 2023 Nomor 8 Seri E),\r\nPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024 tentang\r\nPenyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota\r\nMataram Tahun 2024 Nomor 3 Seri E), \n Sekolah Ramah\r\nAnak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kota\r\nLayak Anak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2025. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2025 ditetapkan untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, guna mewujudkan Kota Layak Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, protektif, dan ramah anak melalui adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, serta sarana prasarana yang memadai.

Secara substansial, peraturan ini mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak yang mencakup tahapan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Satuan pendidikan diwajibkan untuk mengintegrasikan kebijakan anti-kekerasan, menyediakan dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta memastikan partisipasi aktif dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, ditetapkan pula indikator keberhasilan yang meliputi aspek kebijakan, kompetensi pendidik, proses belajar, sarana prasarana, serta partisipasi pemangku kepentingan. Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF MATARAM
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA
REGULATION OF THE MAYOR OF MATARAM
NUMBER 20 OF 2025
ON
IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY INCLUSIVE EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering :

that obtaining education is the right of every child, including children who have physical, emotional, mental, social disabilities and/or possess special intelligence potential and/or special talents in accordance with the needs and abilities of the child;
that in order to guarantee access to education,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d58a2d63-c9ed-40b6-831b-02f76fe50426","actionData","errors"]