[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d587289c-3d1e-44cd-8e04-c35a99b9111c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM )","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 06 Tahun 2008","number","06","year","2008","published_date","2008-05-30","effective_date","2008-06-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM )","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air - sistem penyediaan air minum
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2008/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM )
ABSTRAK:	\n \n : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang\r\ndiharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan\r\nPendapatan Asli Daerah, perlu dikelola secara professional;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan\r\nPelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten\r\nSelayar; \n : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang – Undang Nomor 6\r\nTahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2910);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan\r\natas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok\r\nKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor\r\n169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);\r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3046);\r\n5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);\r\n6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982\r\nNomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);\r\n7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);\r\n8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);\r\n9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin\r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980\r\nNomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara\r\nPengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor\r\n37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan\r\nSistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4490);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n20 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4609);\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara\r\nPembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pegawai\r\nPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan\r\nKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum\r\n21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1996 tentang\r\nKlarifikasi PDAM dan Sistem Karir Pegawai Perusahaan Daerah Air\r\nMinum (PDAM);\r\n22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman\r\nPenilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;\r\n23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1907/MENKES/SK/VII/2002\r\ntentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;\r\n24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan\r\nDaerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar; \n PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :\r\na. pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas.\r\nb. untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, PDAM dapat menggunakan\r\nrekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air bersih bagi masyarakat baik\r\nmelalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya.\r\nc. pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah,\r\npengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2008. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Selayar. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain, sesuai standar kesehatan, dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- **Lembaga Pelaksana:** Lembaga yang menangani urusan pengelolaan pelayanan air bersih bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan air bersih, dengan tugas dan kewenangan meliputi pembinaan umum dan teknis operasional, bimbingan terhadap petugas lapangan, dan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.\n- **Modal PDAM:** Modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pinjaman.\n- **Kepengurusan PDAM:** Pengurus PDAM terdiri dari Bupati sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas. Peraturan ini mengatur pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, tugas, wewenang, penghasilan, dan hak-hak Direksi serta Dewan Pengawas.\n- **Pegawai Perusahaan:** Peraturan ini mengatur pengangkatan, pemberhentian, cuti, penghasilan, penghargaan, kewajiban, larangan, perlindungan, dan hukuman disiplin bagi pegawai perusahaan.\n- **Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum:** PDAM diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat umum, dengan tugas menyediakan pelayanan air minum, melakukan pemeliharaan aset, mensosialisasikan bentuk layanan, melaksanakan perluasan cakupan pelayanan, mengatur sistem pendistribusian, dan berpartisipasi dalam upaya perlindungan sumber daya air. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban PDAM terhadap pelanggan, pelayanan umum air minum, dan tata cara pelayanan air minum.\n- **Tarif dan Rekening Air Minum:** Peraturan ini mengatur tarif air minum, rekening air minum, pembayaran rekening air minum, dan biaya non air.\n- **Hak, Kewajiban, dan Larangan Pelanggan:** Peraturan ini mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi pelanggan PDAM.","transitional_provisions","Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 82 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR REGENCY
NUMBER 06 OF 2008
CONCERNING
MANAGEMENT OF CLEAN WATER COMPANIES AND SERVICES
REGIONAL WATER COMPANY (PDAM)
SELAYAR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR,

Considering:

that the Regional Water Company as a Regional Company that
is expected to be able to contribute to the increase in
Regional Original Income, needs to be managed professionally;
that based on the considerations as referred to in letter a,
it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of Companies and
Clean Water Services of the Regional Water Company (PDAM) of Selayar
Regency;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions
Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 1822);
Law Number 5 of 1962 jo Law – Law Number 6
of 1969 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d587289c-3d1e-44cd-8e04-c35a99b9111c","actionData","errors"]