[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5865237-fbde-40ab-99a3-2f41f0b3e80f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sigi","place_of_enactment","Dolo","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDA NO. 9 tAHUN 2010-PERUBAHAN KEDUA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/No.1, TLD No. 77
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi, perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien;\r\nbahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meningkatkan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi dan mengintegrasikan dengan pelayanan penanaman modal;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi; \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2008; PP No, 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Sigi No. 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2013 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :\r\n1. Di antara huruf h dan huruf i Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1 dan huruf i dihapus\r\n2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, huruf g angka 1 dan angka 2 diubah, huruf h dihapus dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1\r\n3. Di antara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan A\r\n4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B\r\n5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A\r\n6. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A\r\n7. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014. \n 6 Halaman, Penjelasan: 2 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 70).\n\nPeraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 45)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif serta memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan peningkatan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi dan mengintegrasikannya dengan pelayanan penanaman modal.

\n\n

Peraturan ini mengubah struktur organisasi beberapa lembaga teknis daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Perubahan meliputi penyisipan dan penghapusan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, termasuk perubahan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Badan ini memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, bidang-bidang seperti Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengelolaan Data, serta Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tim Teknis dibentuk untuk membantu Bidang Pelayanan Perizinan.

\n\n

Perubahan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sigi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Bappeda yang diangkat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi dan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIGI
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIGI REGENCY
NUMBER 7 OF 2014
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2010
CONCERNING ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF INSPECTORATE, BAPPEDA AND
REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS OF SIGI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIGI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the implementation of regional government duties in realizing a conducive business and investment climate and in order to empower the people's economy in Sigi Regency, it needs to be supported by providing effective and efficient licensing and investment services;
that in order to increase the effectiveness and efficiency in the implementation of licensing and investment as referred to in letter a, it is necessary to increase the status of the Integrated Licensing Service Office of Sigi Regency and integrate it with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5865237-fbde-40ab-99a3-2f41f0b3e80f","actionData","errors"]