[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5785a5c-08e2-4ff9-bc60-82e324dc9721","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Penyelenggara Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggara Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam\r\n rangka terwujudnya pembangunan di bidang \r\nketenagakerjaan maka untuk mengoptimalkan peranan\r\n\r\n, dan kedudukan tenaga kerj a perlu adanya\r\ng, pendayagunaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan untuk mengoptimalkan \r\npendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja\r\n sebagaimana dimaksud perlu untuk \r\nmenyiapkan tenaga kerja meningkatkan kualitas kerja, \r\nmeningkatkan kesejahteraan, menjamin kepastian \r\nkesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa adanya\r\n diskrirminasi. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib\r\nLapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekeija/ Serikat Buruh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara J aminan Sosial Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; Peraturan Pemerintah N omor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakeljaan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/ IV/ 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja; Peraturan Menteri Nomor PER.19 / MEN /IX/ 2009 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Nomor PER.16 / MEN /XI/ 2010 Tentang Perencanaan Tenaga kerja Makro; Peraturan Menteri Nomor PER.02 / MEN/I/ 2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. \n Dalam peraturan ini berisi tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kopetensi dan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014. \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja, mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja demi kesejahteraan.

Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja:

Perencanaan tenaga kerja (PTK) terdiri dari PTK Makro (kewilayahan dan sektoral) dan PTK Mikro (badan usaha milik negara/daerah, perusahaan swasta, dan lembaga swasta lainnya).
Penyusunan PTK Makro dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sedangkan PTK Mikro disusun oleh badan usaha/perusahaan.
Informasi pasar kerja dikumpulkan dan disebarluaskan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui berbagai media.

Pelatihan Kerja:

Pelatihan kerja berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM, berbasis kompetensi kerja, dan merupakan tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
Setiap tenaga kerja berhak memperoleh pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi.
Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah dan/atau swasta.

Penempatan Tenaga Kerja:

Perusahaan dapat merekrut tenaga kerja sendiri atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja (Dinas Tenaga Kerja, LPTKS, BKK).
LPTKS wajib memiliki izin dan hanya dapat memungut biaya penempatan dari pengguna dan tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu.
Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja, dengan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian.

Hubungan Industrial:

Pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan.
Perusahaan yang serikat pekerjanya memenuhi syarat wajib meningkatkan peraturan perusahaan menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib memiliki izin operasional.
Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dan kesempatan beribadah bagi pekerja/buruh.

Perlindungan:

Perlindungan diberikan kepada pekerja perempuan, termasuk pembatasan jam kerja malam dan larangan PHK karena alasan menikah, hamil, atau melahirkan.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak, termasuk upah minimum, upah lembur, dan tunjangan hari raya keagamaan.
Setiap perusahaan wajib mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pekerja Rumah Tangga:

Pengguna jasa pekerja rumah tangga dapat membuat perjanjian kerjasama tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sistem Informasi Ketenagakerjaan:

Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi ketenagakerjaan harus didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan, pengesahan, pendaftaran dan pencatatan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap beberapa pasal tertentu juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau kurungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with regional authority and in order to realize development in the field of labor, it is necessary to optimize the role and position of manpower and protection of labor rights;
that by taking into account the increasingly advanced business development, in order to optimize the utilization and protection of labor as intended in letter a, it is necessary to prepare manpower, improve work quality, improve welfare, ensure certainty of equal opportunity and treatment without discrimination;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Ketenagakerjaan;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5785a5c-08e2-4ff9-bc60-82e324dc9721","actionData","errors"]