[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5783e06-e566-4ba9-b247-6d42f9b3ed97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang - milik - daerah - pengelolaan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara proporsional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Kepres No. 81 Tahun 1982; Kepres No. 40 Tahun 1974; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 80 Tahun 2003; Perda Kab. Berau No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Berau No. 13 Tahun 2008 \n Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang; Perencanaan dan Pengadaan; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; Tuntutan Ganti Rugi; Sengketa Barang Daerah; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyelidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010. \n Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku. \n 31 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Berau.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Berau. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mengamankan barang daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, memberikan jaminan dalam pengelolaan, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, mewujudkan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan yang tertib, efektif, dan efisien.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah, yang dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, pembantu pengelola barang, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala unit kerja/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna, penyimpan barang, dan pengurus barang.
Proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang, pengadaan barang/jasa, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang.
Penggunaan barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan status penggunaan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
Penatausahaan barang yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang.
Pemanfaatan barang yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Pengamanan dan pemeliharaan barang.
Penilaian barang dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
Penghapusan barang dari daftar barang milik daerah.
Pemindahtanganan barang sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan barang.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan pengelolaan barang dan tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah akibat pengelolaan barang.

","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pertauran Perundang-undangan.\n\nPengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that regional assets as one of the important elements in the implementation of regional government and development, need to be managed in an orderly manner so that they can be utilized optimally to support the implementation of regional autonomy;
that efforts to secure regional assets need to be carried out by proportionally structuring management administration;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 1959 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72) on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5783e06-e566-4ba9-b247-6d42f9b3ed97","actionData","errors"]