[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5737f4f-ba20-4bae-8517-f31954bc9eed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-10-29","effective_date","2013-11-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

modal daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.9, TLD No.9, LL KAB. KAPUAS HULU: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan dan perluasan penyediaan air bersih dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melaksanakan penguatan struktur modal Perusahaan Daerah Air Minum melalui penyertaan modal \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu\r\nNomor 4 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012; \n ketentuan umuml; tujuan;penyertaan modal; penganggaran; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013. \n 8 halaman peraturan dan 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Pada Pihak Ketiga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan penyediaan air bersih serta menggali potensi pendapatan asli daerah. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat (social-oriented) dan pengelolaan berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik.

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma ditetapkan sebesar Rp. 25.182.000.000,00, dengan rincian hingga 31 Desember 2012 sebesar Rp23.182.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00. Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD. Seluruh penyertaan modal ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan penyertaan modal daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran berkenaan.

Bagian laba usaha dari PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah berupa laba untuk Daerah, yang nilainya mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan perusahaan daerah bersangkutan. Laba ini disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM, dibantu oleh Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAPUAS HULU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
ABOUT
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN REGIONAL COMPANIES
DRINKING WATER OF KAPUAS HULU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

Considering:

that in order to improve services and expand the provision of clean water and explore the potential sources of Local Own Revenue to increase Local Own Revenue, the Regional Government of Kapuas Hulu Regency needs to strengthen the capital structure of the Regional Drinking Water Company through capital participation;
that in accordance with the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 75 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional **Finance** Management, Regional Government Capital Participation is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5737f4f-ba20-4bae-8517-f31954bc9eed","actionData","errors"]