[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d56ffd28-86a0-4231-9c7f-e5dc71b8c682","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-09-20","effective_date","2018-09-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2018
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 13, BN. 2018 No. 1357, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan \r\nhibah langsung di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia, telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di \r\nLingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;\r\nb. bahwa sehubungan adanya perubahan peraturan \r\nperundang-undangan mengenai pengelolaan hibah \r\nlangsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu \r\npenyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai \r\npengelolaan hibah langsung di lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia;\r\n \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322);\r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non\u0002Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan \r\nTugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 \r\nNomor 11);\r\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 \r\ntentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas \r\nPinjaman dan Hibah kepada Pemerintah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 853), \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nKeuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Menteri Keuangan Nomor \r\n224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan \r\nEvaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 1122);\r\n4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);\r\n5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 \r\ntentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan \r\nHibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 2072);\r\n6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 \r\ntentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);\r\n7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 \r\ntentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja \r\nLingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);\r\n \n Mengatur tentang Perencanaan Hibah Langsung; Pelaksanaan Hibah Langsung; Pelaporan dan Saksi Hibah Langsung; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018. \n Peraturan \r\nKepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 \r\nTahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung \r\ndi Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1195) \n 107 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1195).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja (Satker) di lingkungan LIPI dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hibah langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah langsung dalam mendukung program LIPI, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung, serta meningkatkan kepatuhan Satker dalam pengelolaan hibah langsung.

Hibah langsung dapat berupa uang, barang/jasa, atau surat berharga, baik dari dalam maupun luar negeri. Tata cara penarikan hibah langsung dilakukan tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Setiap hibah langsung yang akan diterima harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hibah langsung harus dituangkan dalam Perjanjian Hibah Langsung yang memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tanggal perjanjian, jumlah hibah, peruntukan hibah, dan ketentuan persyaratan hibah. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala LIPI/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah. Perjanjian hibah dapat diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pelaksanaan hibah langsung meliputi pengajuan nomor register hibah, pembukaan dan pengelolaan rekening penampungan hibah, penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta pengesahan pendapatan dan belanja hibah langsung. Satker pengelola hibah langsung wajib menyusun laporan pemantauan dan evaluasi triwulanan serta laporan keuangan yang mencantumkan realisasi belanja dari sumber dana hibah langsung.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Sanksi:\n\n1. Apabila kementerian/lembaga tidak melaporkan Hibah Langsung yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kementerian/lembaga tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun anggaran berikutnya.\n2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dicabut apabila kementerian/lembaga telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah Langsung yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2016","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-lipi-no-13-tahun-2016","fe4fbff4-1cc9-4c8b-9c6b-06ca8bef3039","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2018
CONCERNING
GUIDELINES FOR DIRECT GRANT MANAGEMENT
WITHIN THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to provide guidelines in the management of direct grants within the Indonesian Institute of Sciences, Regulation of the Head of the Indonesian Institute of Sciences Number 13 of 2016 concerning Guidelines for Direct Grant Management within the Indonesian Institute of Sciences has been established;
that in connection with changes in laws and regulations regarding the management of direct grants as referred to in letter a, it is necessary to adjust and improve the arrangements regarding the management of direct grants within the Indonesian Institute of Sciences;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d56ffd28-86a0-4231-9c7f-e5dc71b8c682","actionData","errors"]