[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d56dfdf5-1f7c-4e26-977d-496d99b34ef5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-09-26","effective_date","2016-09-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penambahan-penyertaan modal-perusahaan Daerah-air minum
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.118
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton
ABSTRAK:	\n \n Untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penmabahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton. \r\nBerdasarkan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penambahan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 80 tahun 2015; Perda Kabupaten Buton No. 18 Tahun 2013; Perda Kabupaten Buton No. 19 Tahun 2013; Perda Kabupaten Buton No. 7 Tahun 2015 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penambahan penyertaan modal daerah, pembagian keuntungan (LABA), serta pengawasan dan pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Tujuan dari penambahan penyertaan modal ini adalah untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas jaringan air bersih di Kabupaten Buton.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal awal pada PDAM Kabupaten Buton sebesar Rp. 17.334.650.591,10 yang berasal dari anggaran tahun 1993 hingga 2009.
Terjadi pengurangan nilai penyertaan modal pada tahun 2007 sebesar Rp. 503.933.135,10 karena penyerahan aset PDAM ke Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi.
Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.985.559.000 yang terdiri dari uang sebesar Rp. 1.000.000.000 dan non kas sebesar Rp. 1.985.559.000.
Laba PDAM ditetapkan oleh Bupati dan disetor ke kas Daerah setelah disahkan. Jika pelayanan air bersih belum mencapai 80% dari total penduduk, laba dapat ditahan untuk investasi kembali.
Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal, yang dapat didelegasikan kepada Dewan Pengawas PDAM.
Direktur Utama PDAM wajib membuat laporan pelaksanaan penyertaan modal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
ABOUT
ADDITION OF CAPITAL PARTICIPATION OF THE BUTON REGENCY GOVERNMENT
IN THE REGIONAL DRINKING WATER COMPANY OF BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further improve clean water services to the community, it is necessary to increase the capital participation of the Buton Regency Government in the Regional Drinking Water Company of Buton Regency;
that based on Article 333 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the addition of regional capital participation in Regional Owned Enterprises is stipulated by Regional Regulation;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d56dfdf5-1f7c-4e26-977d-496d99b34ef5","actionData","errors"]