[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5686453-95d0-4773-a451-497796dcd7a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Restribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-06-21","effective_date","2021-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","Restribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Restribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai \r\npenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan. \n Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; PP No 26 Th 1983 yg telah diubah dg PP No 16 Th 1986; PP no 69 Th 2010; PP No 97 Th 2012; PP No 42 Th 2018; PP no 10 Th 2021; PP no 16 Th 2021; Permendag No 31/M-DAG/PER/10/2011; Permenkes No 85 Th 2015; Permendag No 68 Th 2018. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Retribusi; 3. Retribusi Jasa Umum; 4. Retribusi Jasa Usaha; 5. Retribusi Perizinan Tertentu; 6. Peninjauan Dan Penyesuaian Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Dan Saat Retribusi Terutang; 9. Pemungutan Retribusi; 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11. Penagihan; 12. Kedaluarsa Penagihan; 13. sanksi Administratif; 14. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; 15. Pemeriksaan; 16. Insentif Pemungutan; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan lain-Lain; 20. Ketentuan Peralihan; 21. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. \n 167 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.\n2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.\n3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai jenis retribusi, termasuk Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.\n\n- **Retribusi Jasa Umum** meliputi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, pemakaman dan pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, tera/tera ulang, pengendalian menara telekomunikasi, dan pelayanan pasar.\n\n- **Retribusi Jasa Usaha** meliputi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat khusus parkir, serta tempat rekreasi dan olahraga.\n\n- **Retribusi Perizinan Tertentu** meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin trayek, dan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan, kedaluwarsa penagihan, sanksi administratif, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Izin mendirikan bangunan, Izin Trayek, atau Perpanjangan IMTA yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir.\n2. Penyelenggaraan Retribusi PBG dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang telah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, dan digunakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung disesuaikan.\n3. Dalam hal Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung belum digunakan, perhitungan Retribusi PBG menggunakan tarif berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dapat dikenakan denda administratif terhadap pelanggaran melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembangunan fisik sebelum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SOUTH TANGERANG CITY
No. 4, 2021

GOVERNMENT OF SOUTH TANGERANG CITY.
Local Fees/Charges.
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
LOCAL FEES/CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG CITY,

\n\n \n \n

Considering:

that Local Fees/Charges are an important source of local revenue to finance the administration and development of the region, support the development of regional autonomy, and as an effort to improve services to the community in South Tangerang City;
that in order to support the interests as intended in letter a, a readjustment is needed, including those related to the authority possessed by the Region and the amount of Local Fees/Charges rates;
that in order to provide legal certainty and guarantees to local governments and the public, it is necessary to regulate fees/charges in a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5686453-95d0-4773-a451-497796dcd7a2","actionData","errors"]