[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5557c0b-0dfc-4f12-b381-a7f9cf4a8470","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kelurahan-Pembentukan-pemekaran-penggabungan-penghapusan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2002/NO.76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka kelancaran dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Perkotaan secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga perlu dilaksanakan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura. \n Undang-undang Nomor 12 tahun 1969; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2000. \n Dalam peraturan dibahas mengenai pembentukan kelurahan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan keluarahan, serta nama, batas dan pembagian wilayah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2002. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura ini mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan kelurahan. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat perkotaan.

Pembentukan Kelurahan:

Pembentukan kelurahan baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kampung yang memenuhi syarat dapat dibentuk menjadi kelurahan baru dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial budaya masyarakat.
Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Kepala Pemerintah Kampung kepada Walikota melalui Kepala Distrik, dengan persetujuan DPRD.
Dengan perubahan status menjadi kelurahan, kewenangan kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota.
Kepala Pemerintah Kampung dan perangkatnya diberhentikan dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan kampung menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan:

Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui batas maksimal dapat dimekarkan.
Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat digabung atau dihapus.
Usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan kelurahan diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Walikota melalui Kepala Distrik, dengan persetujuan DPRD.

Nama, Batas, dan Pembagian Wilayah:

Peraturan Daerah harus menyebutkan nama, batas, dan pembagian wilayah kelurahan.
Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelurahan dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kampung-Kampung dan Kelurahan-Kelurahan yang telah ada dengan Nama, Batas-batas dan Pembagian Wilayah di Kota Jayapura, tetap diakui keberadaannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 12 OF 2002
CONCERNING
ESTABLISHMENT, REGIONAL EXPANSION, REGIONAL MERGER AND
ABOLITION OF URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

Considering:

that in order to ensure the smooth and improved performance of the Implementation of Public Administration, Implementation of Development and Development of Urban Communities in a useful and effective manner, it is necessary to implement the Establishment, Regional Expansion, Regional Merger and Abolition of Urban Villages;
that for the purposes of letter a above, it is necessary to stipulate it in a Jayapura City Regional Regulation;

In view of:

Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Irian Barat Autonomous Province I and Autonomous Regencies in Irian Barat (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1969 Number 47; Supplement to the State Gazette Number 2097);
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5557c0b-0dfc-4f12-b381-a7f9cf4a8470","actionData","errors"]