[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d550aaa2-934b-4cbe-bb8b-1900db6cfcf4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Perempuan-Anak Korban Kekerasan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia; b. Bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012. \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; PPt dan FPKK; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 25 HLM; Penjelasan: 9 HLM. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi dan memberikan rasa aman, memberikan pelayanan kepada korban, melindungi pelapor dan saksi, serta memberdayakan perempuan korban kekerasan.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya seperti ancaman dan pemaksaan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan melalui penetapan kebijakan, penyusunan program, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

\r\n\r\n

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya sesuai kemampuannya untuk mencegah tindak pidana, memberikan perlindungan dan pertolongan darurat, serta membantu proses pengajuan permohonan perlindungan. Upaya pencegahan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

\r\n\r\n

Pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan cepat, aman, nyaman, penuh empati, non diskriminatif, mudah dijangkau, gratis, dan dijamin kerahasiaannya. Bentuk pelayanan meliputi pengaduan, konsultasi, konseling, pendampingan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan hukum, dan reintegrasi sosial. Pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif, dan bantuan permodalan. Pemerintah Daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban memenuhi hak-hak anak korban kekerasan.

\r\n\r\n

PPT dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan lembaga untuk memberikan pelayanan terpadu, termasuk rumah aman. FPKK dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk mengoordinasikan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban melalui berbagai cara, termasuk membentuk mitra keluarga dan melaporkan kejadian kekerasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER : 7
REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
YEAR: 2015

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF
VIOLENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d550aaa2-934b-4cbe-bb8b-1900db6cfcf4","actionData","errors"]