[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d53e1d9b-aabf-4f8a-bccc-d27a3bb56469","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2012
NO. 7, LD.2012/NO.7
TENTANG Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42\r\nTahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009. \n Peratuan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan;Tujuan Pembentukan;Kriteria Pembentukan;Pembangunan dan Pengembangan;Pengelolaan;Kepengurusan;Tata Kerja;Tahun Buku dan Anggaran;Keuangan;Bagi Hasil;Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Desa;Kerjasama dengan Pihak Ketiga;Azas, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan pasar desa di Kabupaten Tapin. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, serta untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pembentukan Pasar Desa: Pemerintah Desa dapat mendirikan pasar desa yang terdiri dari pasar desa dan/atau pasar antar desa. Pembentukan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan pembentukan pasar antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Kepala Desa.
Tujuan Pembentukan Pasar Desa: Memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa, memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.
Kriteria Pembentukan Pasar Desa: Lokasi pendirian pasar harus mengacu pada RTRW dan RDTR Kabupaten serta memenuhi kriteria sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional/desa lainnya, penyediaan areal parkir, dan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.
Pengelolaan Pasar Desa: Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa, atau dapat menunjuk pengelolaan dari masyarakat setempat. Pengelola pasar desa harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.
Kepengurusan Pasar Desa: Terdiri dari Kepala Pasar, Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban, dan Kepala Administrasi dan Keuangan, atau dapat merupakan bagian dari Unit Usaha BUMDes. Pengelola dipilih dari masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Keuangan Pasar Desa: Pendapatan bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain seperti sewa toko, kios, los, tenda, dan parkir. Penerimaan dan pengeluaran diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa.
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Desa: Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern dan mewajibkan kemitraan dengan pelaku usaha mikro/kecil, BUMDes, dan koperasi di desa. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2012

TENTANG

GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF VILLAGE MARKETS
IN TAPIN REGENCY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d53e1d9b-aabf-4f8a-bccc-d27a3bb56469","actionData","errors"]