[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d53a2331-0ef1-40fa-8a55-b5a4d7baf63c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN PERMUKIMAN-PERUMAHAN-PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Upaya membangun manusia yang berjati diri, mandiri dan produktif, diperlukan adanya jaminan hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan\r\nlingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Memenuhi hak warga Kabupaten Berau atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian\r\nbermukim, perlu dilakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Untuk melaksanakan UU No.1 Tahun 2011 Pasal 15 huruf c tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah\r\nKabupaten bertugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman \n Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk didalamnya juga diatur tentang Ruang lingkup Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:\r\na. pembinaan;\r\nb. tugas dan wewenang;\r\nc. penyelenggaraan Perumahan;\r\nd. penyelenggaraan Kawasan Permukiman;\r\ne. pengendalian penyelenggaraan Kawasan Permukiman;\r\nf. pemeliharaan dan perbaikan;\r\ng. pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;\r\nh. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;\r\ni. penyediaan tanah;\r\nj. pendanaan;\r\nk. penyelesaian sengketa;\r\nl. hak dan kewajiban;\r\nm. peran masyarakat;\r\nn. sistem informasi; dan\r\no. larangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018. \n Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 16 ayat (4) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan Rumah\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. \n 44 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Berau. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak warga atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mendukung penataan wilayah, mendayagunakan pemangku kepentingan, menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin terwujudnya rumah layak huni yang terjangkau.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembinaan oleh Bupati melalui perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, rencana pembangunan, operasionalisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pengawasan, peningkatan kualitas perumahan, pengelolaan prasarana, alokasi dana, fasilitasi perumahan bagi MBR, penetapan lokasi kawasan siap huni, dan pendampingan pembangunan rumah swadaya.
Penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan. Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian (Rumah Komersial, Rumah Umum, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, dan Rumah Negara) dan bentuknya (Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah Susun).
Penyelenggaraan kawasan permukiman yang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman.
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Larangan-larangan terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pengelolaan perumahan, pengusahaan sementara oleh Pemerintah Daerah (disegel), kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan dan pencabutan IMB, pembekuan dan pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, perintah pembongkaran bangunan rumah, pembekuan dan pencabutan izin usaha, pengawasan, kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, pencabutan insentif, pengenaan denda administratif, dan penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BERAU
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 12 OF 2018
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

Considering:

that in an effort to build self-identified, independent and productive people, it is necessary to have a guarantee of prosperous physical and spiritual life, to reside and obtain a good and healthy environment which is a basic human need;
that to fulfill the rights of Berau Regency residents to decent housing in a healthy, safe, harmonious and orderly environment and to ensure certainty of residence, it is necessary to arrange housing and settlement areas in order to realize the integration of housing and settlement area development carried out by the government, private sector and community in accordance with the regional spatial plan;
that in order to implement the provisions of Article 15 letter c of Law number 1 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d53a2331-0ef1-40fa-8a55-b5a4d7baf63c","actionData","errors"]