[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5372cd7-aaa0-4dfa-9c10-260085e85a12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Baja Lembaran Lapis","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","2023-07-07","effective_date","2023-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Industri Hijau Untuk Industri Baja Lembaran Lapis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

industri-lingkungan
2023
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 12, BN.2023 (533)/57 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Standar Industri Hijau Untuk Industri Baja Lembaran Lapis
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa proses produksi industri baja lembaran lapis menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan dan sumber daya energi yang besar, sehingga dalam rangka efisensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna menyelaraskan dengan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur persyaratan teknis dan persyaratan manajemen industri hijau untuk industri baja lembaran lapis;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Industri Baja Lembaran Lapis; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 3 Tahun 2014, PP Nomor 29 Tahun 2018, Perpres NOmor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH, sertifikasi industri hijau dan pengkajian SIH. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023. \n 57 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perindustrian ini menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Baja Lembaran Lapis. SIH ini bertujuan sebagai pedoman bagi perusahaan industri dalam menerapkan prinsip Industri Hijau, yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Ruang Lingkup SIH: Kriteria, batasan, dan metode verifikasi atas persyaratan teknis dan manajemen pada Industri Baja Lembaran Lapis.
Persyaratan Teknis: Meliputi aspek bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca.
Persyaratan Manajemen: Meliputi aspek kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, audit internal dan tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan.
Sertifikasi Industri Hijau: Perusahaan industri dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengkajian SIH: Menteri dapat melakukan pengkajian terhadap SIH yang telah ditetapkan jika diperlukan.

SIH secara rinci tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2023
on
GREEN INDUSTRY STANDARD FOR COATED SHEET STEEL INDUSTRY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that the production process of the coated sheet steel industry uses non-renewable raw materials and large energy resources, so that in order to achieve efficiency and effectiveness in the use of resources in order to align with industrial development and the preservation of environmental functions, it is necessary to regulate the technical requirements and management requirements of the green industry for the coated sheet steel industry;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 79 paragraph (1) of Law Number 3 of 2014 on Industry, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5372cd7-aaa0-4dfa-9c10-260085e85a12","actionData","errors"]