[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d53402d1-16aa-449f-a0d9-553b0d38d4de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN SATWA LIAR","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","PENGELOLAAN SATWA LIAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lINGKUNGAN HIDUP
2019
Qanun NO. 11, BD.2019/ No.19
Qanun TENTANG PENGELOLAAN SATWA LIAR
ABSTRAK:	\n \n Bahwa satwa liar merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dikelola dan dilestarikan agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No 24 Tahun 1956; UU No 5 Tahun 1990; UU No 5 Tahun 1994; UU No 41 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1999; PP No 8 Tahun 1999; PP No 45 Tahun 2004; PP No 26 Tahun 2008; PP No 28 Tahun 2011; PP No 3 Tahun 2015; Kepres No 43 Tahun 1978; Kepres No 4 Tahun 1993; Qanun Aceh No 10 Tahun 2008; Qanun Aceh No 7 Tahun 2010; Qanun Aceh No 8 Tahun 2012; Qanun No 19 Tahun 2013; Qanun No 7 Tahun 2016. \n Dalam Qanun ini mengatur 40 Pasal Terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan Jenis Satwa Liar Dilindungi; BAB III Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar; BAB IV Pengelolaan Populasi Dan Habitat Satwa Liar; BAB V Pemanfaatan Satwa Liar; BAB VI Pengendalian KOnflik Satwa Liar; BAB VII Kelembagaan; BAB VIII Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi; BAB IX Peran Serta Masyarakat; BAB X Pendanaan; BAB XI Larangan-Larangan; BAB XII Sanksi Administrasi; BAB XIII Penyidikan; BAB XIV Ketentuan Pidana; BAB XV Penegakan Qanun; BAB XVI Ketentuan Peralihan; BAB XVII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019. \n 26 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar bertujuan untuk melestarikan satwa liar dan habitatnya demi menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Latar belakang pembentukan qanun ini adalah meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar di Aceh, yang dapat merugikan kedua belah pihak.

\r\n\r\n

Qanun ini mengatur berbagai aspek pengelolaan satwa liar, termasuk penetapan jenis satwa liar yang dilindungi (baik secara nasional maupun khusus di Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur setelah kajian keilmuan), penyusunan strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar (ditetapkan dalam Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 5 tahun), pengelolaan populasi satwa liar (in-situ dan ex-situ) dan habitatnya, serta pemanfaatan satwa liar untuk pendidikan, penelitian, penangkaran, dan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

\r\n\r\n

Selain itu, qanun ini juga mengatur pengendalian konflik satwa liar melalui pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca konflik. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mengelola satwa liar dan habitatnya, dengan menunjuk Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Qanun ini juga mendorong penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam pengelolaan satwa liar, serta peran serta masyarakat dan mitra strategis. Pendanaan untuk kegiatan pengelolaan satwa liar dibebankan kepada APBA, APBK, APBG, dan sumber dana lain yang sah.

\r\n\r\n

Qanun ini juga mengatur larangan-larangan terkait perlindungan satwa liar dan habitatnya, serta sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar. Penyidikan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat penyidik yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam qanun ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Satwa Liar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.","sanctions","1. Setiap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan Satwa Liar dapat dikenakan sanksi.\r\n2. Sanksi administrasi berupa: penghentian sementara pelayanan administrasi; penghentian sementara kegiatan di lapangan; dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
WILDLIFE MANAGEMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE GOVERNOR OF ACEH,

Considering:

that wildlife is a creation of Allah SWT that must be managed and conserved so that it can benefit the improvement of community welfare and the quality of human life;
that the landscape and ecosystem of Aceh are habitats for diverse wildlife, including endangered and threatened species such as elephants, tigers, orangutans, rhinos, turtles, tuntong, and dugongs;
that based on the provisions of Article 149 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, the Aceh Government is obliged to manage the environment by paying attention to spatial planning, protecting biological natural resources, non-biological natural resources, artificial resources, conservation of biological natural resources

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d53402d1-16aa-449f-a0d9-553b0d38d4de","actionData","errors"]