[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5276576-6ae8-4586-b4ce-234ab717d950","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-09-04","effective_date","2009-09-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem perencanaan - pembangunan daerah
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2009 (6): 111
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata \r\nkelola kepemerintahan yang baik dengan\r\nprinsip demokratis, transparan, akuntabel,\r\nefektif dan efisien, perlu didukung dengan\r\nperencanaan pembangunan daerah yang\r\nmerupakan satu kesatuan dalam sistem\r\nperencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota;\r\nb. bahwa dalam perencanaan pembangunan\r\ndaerah sebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nperlu disusun sistem perencanaan\r\npembangunan daerah yang transparan,\r\nresponsif, efisien, efektif, akuntabel,\r\npartisipatif, terukur, berkeadilan dan\r\nberkelanjutan, meliputi rencana\r\npembangunan jangka panjang, jangka\r\nmenengah dan tahunan, rencana tata ruang\r\ndan rencana sektoral;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor\r\n25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional jo. Peraturan\r\nPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nTahapan, Tatacara Penyusunan,\r\nPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan\r\nRencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan\r\nmusyawarah perencanaan pembangunan\r\ndaerah yang terintegrasi dengan rencana\r\ntata ruang wilayah, ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan\r\nc, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Sistem Perencanaan Pembangunan\r\nDaerah Provinsi Jawa Barat; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor\r\n3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor\r\n10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor\r\n12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor\r\n21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor\r\n22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor \r\n23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor\r\n24 Tahun 2008; \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan Sistem perencanaan pembangunan Daerah, metode pendekatan, prinsip-prinsip perencanaan, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009. \n 111 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 99 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dengan tujuan menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembentukan BPBD Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008. Jawa Barat sebagai daerah rawan bencana memerlukan kelembagaan yang kompeten untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif.

Ketentuan Substansial:

BPBD Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas pokok BPBD adalah menetapkan pedoman dan pengarahan, standardisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi BPBD meliputi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Organisasi BPBD terdiri dari Kepala (ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah), Unsur Pengarah (Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat Profesional), Unsur Pelaksana, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Satuan Tugas. Unsur Pelaksana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

","transitional_provisions","1. Unsur Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat dan/atau berfungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, BPBD Provinsi menggunakan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 9
2009
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 9 YEAR 2009
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE REGIONAL DISASTER
MANAGEMENT AGENCY OF WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that based on the provisions of Article 18
of Law Number 24 of 2007
concerning Disaster Management and
Regulation of the Minister of Home Affairs Number
46 of 2008 concerning Guidelines
for the Organization and Work Procedure of the Regional
Disaster Management Agency
and Regulation of the Head of the National Disaster
Management Agency Number 3
of 2008 concerning Guidelines
for the Establishment of the Disaster
Management Agency, the Regional Government
forms a Disaster Management
Agency;
that based on the considerations
as referred to in letter a,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation
of West Java Province concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5276576-6ae8-4586-b4ce-234ab717d950","actionData","errors"]