[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d522387b-3739-4139-9e8f-a28e4f443ae3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN - GEDUNG
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2019/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n Bangunan gedung sebagai tempat melakukan kegiatan dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;\r\nDalam rangka meningkatkan ketertiban, pengendalian dan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna serta selaras dengan lingkungannya diperlukan pengaturan tentang bangunan gedung;\r\nBerdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan Bangunan Gedung menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.36 Tahun 2005 \n Perda Ini Mengatur Mengenai Bangunan Gedung; Meliputi; Maksud dan Tujuan; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; TIm Ahli Dan Tim Teknis Bangunan Gedung; Peran Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n 62 hlmn; 34 pnjelasan; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, serta menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna dan lingkungannya. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk fungsi, persyaratan administratif dan teknis, hak dan kewajiban pemilik dan pengguna, peran masyarakat, serta pembinaan oleh pemerintah daerah.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, meningkatkan pengendalian, serta mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan andal. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang sesuai dengan tata bangunan, menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung:\n
- Fungsi bangunan gedung meliputi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus.
- Klasifikasi bangunan gedung didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi banjir, ketinggian, kepemilikan, luas, akses jalan, lokasi, dan fungsi.
\n
Persyaratan Bangunan Gedung:\n
- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan, IMB) dan persyaratan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan gedung).
- Persyaratan tata bangunan meliputi peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
\n
Penyelenggaraan Bangunan Gedung:\n
- Meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- Pembangunan meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi.
- Pemanfaatan meliputi pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala, dan perpanjangan SLF.
- Pelestarian meliputi penetapan, pemanfaatan, perawatan, dan pemugaran bangunan gedung yang dilindungi.
- Pembongkaran meliputi penetapan dan pelaksanaan pembongkaran.
\n
Peran Masyarakat:\n
- Masyarakat dapat berperan dalam pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian masukan, penyampaian pendapat, dan gugatan perwakilan.
\n
Pembinaan dan Pengawasan:\n
- Pemerintah daerah melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
\n

\n","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun bangunan gedung yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki sertifikat laik fungsi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan atau pencabutan sertifikat laik fungsi, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggar juga dapat dikenai denda administrasi paling banyak 10% dari nilai bangunan yang dibangun.\n3. Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 9 YEAR 2013
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

Considering:

that buildings as places for carrying out activities in supporting regional development, so as to realize legal certainty and order in the implementation of buildings with the fulfillment of administrative and technical requirements of buildings;
that in order to improve order, control and the realization of functional, reliable buildings that guarantee safety, health, comfort and convenience for users and are in harmony with the environment, it is necessary to regulate buildings;
that based on Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, the regulation of Buildings is the authority of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings.

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d522387b-3739-4139-9e8f-a28e4f443ae3","actionData","errors"]