[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d500bb91-da8c-4b75-bb51-fc0c3a5658ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Berau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Berau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kORPRI - DEWAN PENGURUS - SEKRETARIAT - ORGANISASI - TATA KErJA - pEMBENTUkAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Berau
ABSTRAK:	\n \n Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Berau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KOPRI Berau dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007. \n Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2009. \n 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Berau. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah secara teknis administratif, dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI. Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat. Fungsi Sekretariat meliputi pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus dan Sekretariat, penyelenggaraan administrasi umum dan kerja sama, perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat, pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kerjasama, Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, Sub Bagian Hukum dan Humas, serta Kelompok Jabatan Fungsional.","transitional_provisions","1. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
SECRETARIAT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BERAU REGENCY KORPRI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in Government Regulation Number 42 of 2004 concerning the Development of the Corps Spirit and Code of Ethics for Civil Servants, it is mentioned, among other things, that fellow Civil Servants gather in one forum of the Indonesian Civil Servant Corps as a vehicle for developing the corps spirit in order to build attitudes, behavior, work ethic and commendable actions that must be carried out by every Civil Servant in official and daily life;
that in order to optimize the implementation of tasks providing operational and administrative technical support to the Indonesian Civil Servant Corps within the Berau Regency Government, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d500bb91-da8c-4b75-bb51-fc0c3a5658ca","actionData","errors"]