[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4f52dc3-014b-4b99-8da6-4e1b20801ad0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - pengelolaan keuangan daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Ayat\r\n(2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019\r\nTentang\tPengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang \tPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka \tperlu Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pokok• pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. \tUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan\tProvinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 1967 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); \r\n3. \tUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan\tKabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma \tdan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n\r\nTahun 2011 tentang\r\nPerundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015\r\nTentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, tambahan lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968\r\nTentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);\r\n\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n\r\n11. \t\tPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem \tInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56\r\nTahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 110); \r\n12. \tPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4614);\r\n\r\n13. \t\tPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);\r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5565);\r\n\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik\r\nNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);\r\n\r\n16. \tPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran\tNegara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\t\tNomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun\r\n2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);\r\n\r\n17. \tPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keunagn Daerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6322);\r\n\r\n18.\tPeraturan\tPresiden Nomor 16 Tahun\t2018 tentang\r\n\tten tang\r\n(Lembaran\tPengadaan Barang/ J asa\r\nNegara Republik Indonesia\tPemerintah\r\nTahun 2018\r\nNomor 33), sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun\r\n2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2021 Nomor 63); \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun\r\n2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);\r\n\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80\r\nTahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 157);\r\n\r\n21.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\t77 Tahun\r\n\t2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan\tKeuangan\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 1781);\r\n \n Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Pengguna Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pejabat Penatausahaan Keuangan\r\nSatuan Kerja Perangkat Daerah; Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022. \n 112 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mukomuko. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah agar lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah.
Pengaturan mengenai APBD yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Proses penyusunan APBD dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, RKA SKPD, hingga penetapan Perda tentang APBD.
Pengaturan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas umum daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pengaturan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD, dan perubahan APBD.
Pengaturan mengenai kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, dan informasi keuangan daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 (enam) bulan.\n2. Bupati yang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUKOMUKO
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY
NUMBER I OF 2022
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 4 Paragraph (2) letter d of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management and Article 3 Letter a of the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Finance Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Principles of Regional Finance Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 9 of 1967 concerning the Establishment of Bengkulu Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1967 Number,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4f52dc3-014b-4b99-8da6-4e1b20801ad0","actionData","errors"]