[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4f0df63-42da-42a2-8f0e-11da758f6e8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2024 tentang WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

WAJIB-BELAJAR-PENDIDIKAN-DASAR
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 4.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memberikan akses keadilan, perluasan, pemerataan kesempatan memperoleh\r\npendidikan yang bermutu, diperlukan layanan pendidikan dalam bentuk wajib belajar pendidikan\r\ndasar sebagai perlindungan atas hak konstitusional warga negara, sehingga dapat meningkatkan kualitas\r\nsumber daya manusia masyarakat Kabupaten Jembrana;\r\nb. bahwa bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib\r\nBelajar, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, sudah\r\ntidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;\r\na. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2023\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010\r\nPeraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013\r\nPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009\r\nPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n \n Ketentuan Umum,kebijakan,hak dan kewajiban,pelaksanaan wajib belajar,pendanaan pendidikan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal\r\ndiundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024. \n - \n - \n 16 Halaman dan penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Daerah. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan bagi warga masyarakat untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberlakukan penyelenggaraan Pendidikan Dasar dengan tahapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n\nKebijakan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana strategis Daerah Bidang Pendidikan, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah. Strategi kebijakan meliputi peningkatan kemampuan ketenagaan, akurasi data, penentuan prioritas, pemilihan satuan Pendidikan yang sesuai, pembentukan kelompok kerja, pemberdayaan potensi masyarakat, pemanfaatan stakeholder, sosialisasi, kerjasama dengan perguruan tinggi, pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana, monitoring dan evaluasi, studi banding, dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui Pendidikan dan pelatihan.\n\nSasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar adalah masyarakat yang memiliki anak berusia 7 hingga 15 tahun, yang wajib mengikuti Pendidikan Dasar di sekolah dasar/madrasah ibtidayah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan non formal dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 17 tahun untuk Pendidikan Dasar.\n\nMasyarakat berhak mendapatkan Pendidikan Dasar secara maksimal, dan Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan. Satuan Pendidikan berhak melaksanakan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik berhak mendapatkan Pendidikan agama, pelayanan Pendidikan sesuai bakat dan minat, beasiswa, biaya Pendidikan bagi yang tidak mampu, pindah ke satuan Pendidikan lain, dan menyelesaikan program Pendidikan sesuai kecepatan belajar.\n\nOrang Tua berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya, menjamin keberlangsungan proses Pendidikan, dan ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan pelayanan, menjamin penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, memberikan bantuan keuangan, dan menumbuhkembangkan sumber daya Pendidikan. Satuan Pendidikan wajib menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik, memfasilitasi manajemen berbasis sekolah, menyusun anggaran Pendidikan, melaksanakan standar pelayanan publik, menyusun Kurikulum, dan memberikan laporan penyelenggaraan Pendidikan. Peserta Didik berkewajiban mengikuti setiap proses Pendidikan dan menjaga norma Pendidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penundaan bantuan Pendidikan, penutupan sementara, dan/atau pencabutan izin pelaksanaan Pendidikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBRANA
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
BASIC EDUCATION COMPULSORY LEARNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide access to justice, expansion, and equal opportunities to obtain quality education, educational services in the form of basic education compulsory learning are needed as protection of the constitutional rights of citizens, so as to improve the quality of human resources of the Jembrana Regency community;
that with the enactment of Government Regulation Number 47 of 2008 concerning Compulsory Education, Regional Regulation Number 15 of 2006 concerning the Initiation of 12-Year Compulsory Education is no longer in accordance with current conditions and legal needs, so it needs to be revoked;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4f0df63-42da-42a2-8f0e-11da758f6e8c","actionData","errors"]