[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4ca3457-4a79-43fa-a340-cfb0efb522cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.5.3-2278 Tahun 2025 tentang Rincian Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan","short_title","Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.5.3-2278 Tahun 2025","number","300.5.3-2278","year","2025","published_date","2025-05-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","63f01f75-1766-48c4-bb23-efaecb83ca0f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Menteri Dalam Negeri","short_name","Keputusan Mendagri","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rincian Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rincian Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
2025
Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 300.5.3-2278, jdih.kemendagri.go.id
Keputusan Menteri Dalam Negeri TENTANG Rincian Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan \n Menetapkan Rincian Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang dilaksanakan melalui Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, yang terdiri atas: \r\na. Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan: dan \r\nb. Rencana Pendanaan Indikatif. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2025. \n Rincian Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan \n 58 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.5.3 - 2278 Tahun 2025 menetapkan rincian tahapan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pelayanan perkotaan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Substansi kebijakan ini mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang terdiri atas Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan dan Rencana Pendanaan Indikatif. Proses penyusunan RP2P melibatkan tahapan sistematis, mulai dari pemetaan rencana tata ruang, identifikasi kelompok target penerima layanan (terutama kelompok rentan), pemetaan fasilitas umum dan sosial, hingga penilaian kinerja pengelola layanan. Selain itu, diatur pula mekanisme konsolidasi perencanaan antar sektor untuk menghindari tumpang tindih program, serta penyusunan peta jalan (roadmap) penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan.

RP2P yang disusun wajib diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan ini juga menetapkan sistematika penulisan dokumen RP2P dan matriks perencanaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga perkotaan secara inklusif.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DECREE OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 300.5.3 - 2278 OF 2025
ON
DETAILS OF THE PLANNING STAGES FOR THE IMPLEMENTATION OF URBAN MANAGEMENT

Considering :

that to implement the provisions of Article 15, Article 23, and Article 24 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 24 of 2024 on Procedures for the Formulation of Urban Management Implementation Plans, it is necessary to establish a Decree of the Minister of Home Affairs on the Details of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4ca3457-4a79-43fa-a340-cfb0efb522cc","actionData","errors"]