[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4c27e02-3419-47fe-b10b-af55918b6bee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malinau","place_of_enactment","Malinau Kota","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN – PENYELENGGARAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip mempunyai fungsi sebagai salah satu pusat ingatan suatu organisasi dan merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, BUMD, Pemerintahan Desa, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan harus dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 39 Tahun 2005; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Keppres No. 105 Tahun 2014; Perdakab Malinau No. 1 Tahun 2008; Perdakab Malinau No. 5 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Kearsipan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Tujuan. Bab 3: Asas dan Ruang Lingkup. Bab 4: Penyelenggaraan Kearsipan. Bab 5: Pengelolaan Arsip. Bab 6: Autentikasi. Bab 7: Peran Serta Masyarakat. Bab VIII: Pembiayaan. Bab IX: Pembinaan dan Pengawasan. Bab 10: Sanksi Administrari. Bab XI: Ketentuan Penyidikan. Bab XII: Ketentuan Pidana. Bab XIII: Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana Terakhir Kali Dirubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah, menjamin terciptanya arsip dari berbagai kegiatan, mewujudkan peran sistem kearsipan terpadu sebagai bukti pertanggungjawaban, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan arsip, dan meningkatkan pelayanan informasi kepada publik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan kearsipan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Pembangunan Sistem Kearsipan Daerah (SKD), Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD), dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD).
Organisasi kearsipan yang terdiri atas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah yang dibentuk oleh SKPD, BUMD, dan Pemerintahan Desa.
Pengelolaan arsip dinamis dan statis, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.
Perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, autentikasi arsip, peran serta masyarakat, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan.

Hak dan kewajiban subjek hukum meliputi:

Kewajiban Pencipta Arsip untuk mengelola arsip dinamis dan membuat program arsip vital.
Kewajiban SKPD, BUMD, dan Pemerintahan Desa untuk memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan menyerahkan arsip statis kepada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Hak masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pencipta Arsip yang tidak mengelola arsip dinamis dan tidak membuat program arsip vital dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat.\n2. Setiap orang yang tidak menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip daerah yang terjaga, tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai APBD, memusnahkan arsip tidak sesuai prosedur, memperjualbelikan arsip bernilai sejarah, atau tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dapat dipidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MALINAU
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MALINAU REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALINAU,

\n\n \n \n

Considering :

that in the context of organizing the public administration in the region, archives have a function as one of the memory centers of an organization and are part of the national accountability material that is managed, maintained, rescued and preserved as evidence, research material and empowered for the continuity of the implementation of government, development and community;
that to ensure the availability of authentic and reliable archives, the archival management within the Malinau Regency Local Government, BUMD, Village Government, Educational Institutions, Political Organizations, Community Organizations, Companies and Individuals must be managed through a comprehensive, integrated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4c27e02-3419-47fe-b10b-af55918b6bee","actionData","errors"]