[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4b6229a-791a-4b31-b605-dd7b9413b6f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Alor","place_of_enactment","Kalabahi","theme","Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Daerah-Perusahaan-penyesuaian
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/ No.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Mutiaran Harappan Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan. \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 54 Tahun 2017. \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Bentuk Hukum, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; III. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; IV. Modal Usaha; V. Organ dan Kepegawaian; VI. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; VII. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; VIII. Penetapan Penggunaan Laba; IX. Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; X. Perubahan, Penggabungan, Peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran; XI. Evaluasi; XII. Pembinaan dan Pengawasan; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 552) \n 11 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 552).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mutiara Harappan. Latar belakang penyesuaian ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

\n\n

Tujuan penyesuaian Perumda Mutiara Harappan adalah untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah, memberikan pelayanan dalam kebutuhan hajat hidup masyarakat, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, dan memperoleh laba/keuntungan.

\n\n

Kegiatan usaha Perumda Mutiara Harappan meliputi bidang produksi, perdagangan umum, pertambangan, jasa transportasi, jasa konstruksi, dan bidang jasa usaha lainnya. Modal dasar Perumda berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan neraca awal Perumda. Organ Perumda terdiri atas Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran tahunan. Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik. Perumda dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta kerjasama dengan pihak lain. Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar dan digunakan untuk dana cadangan, peningkatan pelayanan, deviden, tantiem, bonus, dan penggunaan lainnya.

\n\n

Perumda dapat membentuk anak perusahaan dan melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berwenang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Perumda.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor tetap dilanjutkan oleh Perumda Mutiara Harappan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\n2. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Mutiara Harappan yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Mutiara Harappan sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan.\n3. Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.\n4. Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Mutiara Harappan masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Mutiara Harappan sepanjang belum ditetapkan yang baru.\n5. Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Mutiara Harappan beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Mutiaran Harappan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ALOR
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ALOR REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
ON
ADJUSTMENT OF THE LEGAL FORM OF THE REGIONAL COMPANY MUTIARA HARAPPAN
ALOR REGENCY TO A PUBLIC REGIONAL COMPANY
MUTIARA HARAPPAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ALOR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 402 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and the Provisions of Article 139 paragraph (1) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Region-Owned Company, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Adjustment of the Legal Form of the Regional Company Mutiaran Harappan of Alor Regency to a Public Regional Company Mutiara Harappan;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4b6229a-791a-4b31-b605-dd7b9413b6f4","actionData","errors"]