[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4a94b93-e733-4d6d-823b-2d25f2393cfd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017","number","47","year","2017","published_date","2017-11-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Agama NO. 47, BN.2017/NO.1700,Peraturan.go.id: 24 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Pengelolaan Dana Haji
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, termasuk setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, nilai manfaat, dan penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pengelolaan dana haji yang meliputi perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Direktorat Jenderal ditetapkan sebagai entitas pengelola dana haji, dengan kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Pengelolaan dana haji berasaskan syariat Islam, keadilan, manfaat, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan dana haji bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dana haji. Pengelolaan dana haji terdiri atas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal dan setoran lunas BPIH, pengembangan setoran awal dan setoran lunas BPIH, pengembangan nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH, pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pengembangan penerimaan lain-lain, serta pengeluaran untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Menag No. 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130642/peraturan-menag-no-28-tahun-2019","41034c2f-d032-44dd-a589-4ff6542ea3cd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, serta untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara untuk penyelenggaraan ibadah haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4a94b93-e733-4d6d-823b-2d25f2393cfd","actionData","errors"]