[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4a328ad-0c82-4fb0-9ece-bd139b781849","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 02 Tahun 2011","number","02","year","2011","published_date","2011-01-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2011/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. \n 1.Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 17 tahun 2003;4. UU No. 1 tahun 2004;5. UU No. 10 tahun 2004;6. UU No. 32 tahun 2004\r\n;7. UU No.33 tahun 2004;8. UU No. 51 tahun 2008;9. UU No. 27 tahun 2009\r\n;10. UU No. 9 tahun 2010;11. PP No. 62 tahun 1990;12. PP No. 24 tahun 2004\r\n;13. PP No.58 tahun 2005;14. PP No.38 tahun 2007;15. PP No.16 tahun 2010 \n 1. ketentuan umum;2. kedudukan protokoler pimpinan dan anggotan DPRD\r\n;3.belanja pimpinan dan anggota DPRD;4. belanja penunjang kegiatan DPRD\r\n;5.pengelolaan keuangan DPRD;6. penunjang kegiatan fraksi;7.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut dan mengubah:\n\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Tujuannya adalah untuk mengatur hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, dan meningkatkan kinerja.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Kedudukan Protokoler:**\n * Tata cara protokoler dalam acara resmi pemerintah daerah, termasuk tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.\n2. **Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD:**\n * Penghasilan yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, badan legislasi, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.\n * Penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.\n * Tunjangan kesejahteraan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, penyediaan rumah jabatan dan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD.\n * Uang duka dan bantuan pengurusan jenazah.\n * Uang jasa pengabdian.\n * Belanja penunjang kegiatan DPRD.\n * Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.\n\nSekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SOUTH TANGERANG CITY
SOUTH TANGERANG CITY
SMART MODERN RELIGIOUS

NUMBER 2
YEAR 2011.

REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
THE PROTOCOLARY AND FINANCIAL POSITION OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF SOUTH TANGERANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 28 paragraph (2) of the\nGovernment Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocolary and\nFinance of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives\nas amended several times, most recently by Regulation\nGovernment Number 21 of 2007, it is necessary to establish a Regional Regulation\nconcerning the Protocolary and Financial Position of the Leadership and Members of the\nRegional House of Representatives of South Tangerang City.

Reme

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4a328ad-0c82-4fb0-9ece-bd139b781849","actionData","errors"]