[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4991eaa-b7ec-44c1-a3a1-d2fc0a52af65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan \r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan \r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan \r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekusor narkotika yang disalahgunakan akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat\r\nkesehatan masyarakat; \r\n b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dan masyarakat; \r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mengamanatkan agar daerah melakukan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; \r\n d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Fasilitasi, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Sarana dan Prasarana, Kerja Sama, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Data dan Informasi, Penghargaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah bahwa penyalahgunaan narkotika berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika, serta melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

Ketentuan substansial meliputi:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam P4GN, termasuk penyusunan kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, kemitraan dengan berbagai pihak, dan penyusunan program.
Pembentukan Tim Terpadu P4GN di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
Pelaksanaan deteksi dini dan antisipasi dini penyalahgunaan narkotika.
Penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya P4GN.
Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam P4GN.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan P4GN.
Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan P4GN.
Sistem data dan informasi terkait P4GN.
Pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam P4GN.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sarana dan prasarana, serta pembiayaan P4GN.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh satuan pendidikan dan perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TEMANGGUNG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that narcotics as substances or drugs that are beneficial and
necessary for the implementation of health services and
the development of science, but the use of narcotics
and narcotic precursors that are misused will have an impact
on various aspects of life, values, and character, as well as
the nation's culture, so that it can hinder the goals of
national and regional development in realizing
improving the quality of human resources and the degree of
public health;
that in order to support prevention programs,
eradication of abuse and illegal trafficking of narcotics
and narcotic precursors in Temanggung Regency requires
increased active

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4991eaa-b7ec-44c1-a3a1-d2fc0a52af65","actionData","errors"]