[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d48d5669-f281-4902-81b9-d37f3e7a04d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-11-13","effective_date","2008-11-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10, TLD NO.10, LL KAB. BENGKAYANG: 20 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu ditetapkan ketentuan perizinanan usaha hotel dan penginapan; \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.304/MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT.86; Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02; \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Bentuk Usaha; BAB IV Pengaturan Usaha; BAB V Ketentuan Perizinan; BAB VI Kewajiban; BAB VII Hak; BAB VIII Sanksi Administrasi; BAB IX Retribusi; BAB X Ketentuan Pidana; BAB XI Ketentuan Penyidikan; BAB XII Pelaksanaan,Pengawasan Dan Pengendalian; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008. \n 16 Halaman dan 4 Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Ketentuan yang mengatur perizinan hotel dan penginapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan bertujuan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bengkayang. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait usaha hotel dan penginapan, termasuk bentuk usaha, pengaturan usaha (meliputi Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan, Pondok Wisata, dan Penginapan Remaja), ketentuan perizinan (persyaratan, prosedur, dan masa berlaku izin), kewajiban pengelola/pimpinan usaha (perlindungan dan pelayanan terhadap tamu, pencegahan kegiatan yang mengganggu keamanan, pemenuhan ketentuan tenaga kerja, pencatatan barang milik tamu, pembayaran retribusi, peningkatan mutu karyawan, dan penyampaian laporan tahunan), serta hak pengelola/pimpinan usaha (pembinaan dari pemerintah daerah, penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai izin, perlindungan usaha, keikutsertaan dalam promosi wisata, informasi wisata, dan kemudahan pengurusan izin). Peraturan ini juga mengatur mengenai retribusi perizinan usaha hotel dan penginapan, termasuk objek, subjek, golongan, prinsip penetapan tarif, besaran tarif, cara perhitungan, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pembayaran, serta pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","Izin Usaha Hotel Bintang dan Penginapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini sesudah izin usaha tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Peraturan Daerah ini","sanctions","1. Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha hotel dan penginapan apabila pengelola/pimpinan usaha terbukti tidak memenuhi kewajiban, melakukan tindak pidana kejahatan terkait usaha, melanggar peraturan perundang-undangan lain terkait usaha, atau tidak menjalankan usaha selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.\n2. Pencabutan izin usaha dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 hari kerja, kecuali dalam kasus pelanggaran pidana atau pelanggaran tertentu yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha tanpa peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2008
CONCERNING
LICENSING OF HOTEL AND LODGING BUSINESSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to carry out the development, supervision and control of hotel and lodging businesses, it is necessary to establish provisions for licensing hotel and lodging businesses; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Licensing of Hotel and Lodging Businesses. \n \n
In view of:	\n \n Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9), as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d48d5669-f281-4902-81b9-d37f3e7a04d5","actionData","errors"]