[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d48c8234-4c0d-470d-a59e-a3ff325e2913","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir","place_of_enactment","Tembilahan","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perangkat-Daerah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD. 2025/No. 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan struktur organisasi\r\ndi lingkungan Pemerintah Daerah yang ideal dan\r\ndinamis, yang mampu beradaptasi terhadap dinamika\r\nperubahan lingkungan internal dan eksternal dalam\r\nrangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah,\r\nserta menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan\r\nPresiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset\r\ndan Inovasi Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal\r\n3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7\r\nTahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan\r\nNomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu\r\ndilakukan penggabungan dan penurunan tipe beberapa\r\nperangkat daerah dan melakukan perubahan\r\nnomenklatur Bappeda menjadi Bapperida. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir\r\nNomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lkembaran Daerah Kabupaten Indragiri\r\nHilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nIndragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16), diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).\n\nPeraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 10);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 11);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 12);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 17);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 14);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 12);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang ideal dan dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023. Perubahan meliputi penggabungan dan penurunan tipe beberapa perangkat daerah serta perubahan nomenklatur Bappeda menjadi Bapperida.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e yang mengatur susunan Perangkat Daerah. Dinas Daerah terdiri dari berbagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, dan lainnya. Badan Daerah terdiri dari badan-badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, dan penanggulangan bencana. Selain itu, dilakukan penghapusan Pasal 11 dan Pasal 12. Pelaksanaan tugas dan fungsi beberapa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17 dan huruf e angka 1 dilaksanakan mulai tahun 2026.","transitional_provisions","-","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perda Kab. Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragin Hilir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325945/perda-kab-indragiri-hilir-no-13-tahun-2016","f939f9c0-01b9-47f8-a11f-15a254ed4593","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF INDRAGIRI HILIR
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF INDRAGIRI HILIR REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2016
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
INDRAGIRI HILIR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF INDRAGIRI HILIR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an ideal and dynamic organizational structure within the Regional Government, which is able to adapt to the dynamics of changes in the internal and external environment in order to achieve the vision and mission of regional development, and to follow up the provisions of Article 66 of Presidential Regulation Number 78 of 2021 concerning the National Research and Innovation Agency and based on the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2023 concerning Guidelines, Formation, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d48c8234-4c0d-470d-a59e-a3ff325e2913","actionData","errors"]