[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d48ba4a3-7271-474e-bb26-f72a4dccc8f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila","short_title","Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4ea72a94-d18e-4afe-b4d4-1287041269fd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila","short_name","Peraturan BPIP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional","tags",[],"location","Badan Pembinaan Ideologi Pancasila","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Satu Data - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2024
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 5, BN 2024 (731); 9 hlm
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila TENTANG Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan \r\nPasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019\r\ntentang Satu Data Indonesia \n Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 7 Tahun 2018; Perpres Nomor Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur mengenai pedoman bagi BPIP\r\ndalam penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh\r\nBPIP untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,\r\ndan pengendalian pembangunan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan ini mengatur tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketersediaan Data BPIP yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta dibagipakaikan. Selain itu, juga untuk mendorong keterbukaan dan transparansi Data BPIP serta mendukung sistem statistik nasional.

Ketentuan substansial mencakup penyelenggara Satu Data BPIP yang terdiri dari Walidata BPIP, Produsen Data BPIP, dan Forum Satu Data BPIP. Walidata BPIP bertugas mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data BPIP, serta menyebarluaskannya. Produsen Data BPIP bertugas menghasilkan Data BPIP sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikannya kepada Walidata BPIP. Forum Satu Data BPIP berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data BPIP.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan Data BPIP, pengumpulan Data BPIP, pemeriksaan Data BPIP, dan penyebarluasan Data BPIP. Perencanaan Data BPIP meliputi penentuan daftar Data BPIP yang akan dikumpulkan dan dijadikan Data Prioritas, serta penyusunan rencana aksi Satu Data BPIP. Pengumpulan Data BPIP dilakukan oleh Produsen Data BPIP sesuai dengan Standar Data dan jadwal yang telah ditentukan. Data BPIP yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan Metadata. Pemeriksaan Data BPIP dilakukan oleh Walidata BPIP untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia. Penyebarluasan Data BPIP dilakukan oleh Walidata BPIP melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data BPIP, dan/atau media lainnya.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Portal Satu Data BPIP dan hak akses. Portal Satu Data BPIP dikelola oleh Walidata BPIP dan harus mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia. Walidata BPIP menyediakan akses Data BPIP di Portal Satu Data BPIP kepada Pengguna Data secara gratis dan tanpa memerlukan dokumen kerja sama.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PANCASILA IDEOLOGY DEVELOPMENT AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
ABOUT
ONE DATA OF THE PANCASILA IDEOLOGY DEVELOPMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE PANCASILA IDEOLOGY DEVELOPMENT AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) and Article 15 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is necessary to establish a Regulation of the Pancasila Ideology Development Agency concerning One Data of the Pancasila Ideology Development Agency; \n \n
In view of:	\n \n Presidential Regulation Number 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 17); \n Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d48ba4a3-7271-474e-bb26-f72a4dccc8f9","actionData","errors"]