Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 )

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut mencakup: - **Pasal 5:** Mengubah ketentuan mengenai kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan pelimpahan kekuasaan tersebut kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD. - **Pasal 8:** Mengubah ketentuan mengenai penunjukan Kuasa BUD dan tugas-tugasnya. - **Pasal 9:** Mengubah ketentuan mengenai pelimpahan tugas PPKD kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD. - **Pasal 10:** Mengubah ketentuan mengenai tugas dan wewenang pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah. - **Pasal 11:** Mengubah ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran. - **Pasal 23:** Mengubah ketentuan mengenai lain-lain PAD yang sah. - **Pasal 25:** Mengubah ketentuan mengenai lain-lain pendapatan daerah yang sah. - **Pasal 28:** Mengubah dan menambah ketentuan mengenai klasifikasi belanja daerah. - **Pasal 29:** Mengubah dan menambah ketentuan mengenai pengeluaran pembiayaan daerah. - **Pasal 35:** Menambah ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBD. - **Pasal 36:** Mengubah ketentuan mengenai penerbitan pedoman penyusunan RKA-SKPD. - **Pasal 37:** Mengubah dan menambah ketentuan mengenai penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. - **Pasal 48:** Mengubah dan menambah ketentuan mengenai rancangan DPA SKPD. - **Pasal 76:** Mengubah ketentuan mengenai perubahan APBD. - **Pasal 77:** Mengubah ketentuan mengenai nota kesepakatan perubahan APBD. - **Pasal 78:** Mengubah ketentuan mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam perubahan APBD. - **Pasal 78A-78Q:** Menyisipkan pasal-pasal baru mengenai perubahan DPA-SKPD, pergeseran anggaran, saldo anggaran lebih, keadaan darurat dan luar biasa, serta tata cara penyusunan dan evaluasi perubahan APBD. - **Pasal 127:** Mengubah ketentuan mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(-)