[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4810910-5e51-47dd-a07d-322a192526f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Badan Permusyawarata Desa merupakan\r\nlembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa\r\nyang anggotanya merupakan wakil dari penduduk\r\ndesa berdasarkan keterwakilan; \r\nb. bahwa untuk lebih menjamin optimalnya pelaksanaan\r\ntugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa\r\nsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 ten tang Desa maka perlu dibuat aturan\r\npelaksanaan yang lebih teknis dalam Peraturan\r\nDaerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe\r\nKepulauan tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di\r\nProvinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); \r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); \r\n5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43\r\nTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang\r\nUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47\r\nTahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun\r\n2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n2091); \r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n2036); \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun\r\n2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); \r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun\r\n2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP \r\nBAB III KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD \r\nBAB IV PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD \r\nBAB V FUNGSI DAN TUJUAN BPD\r\nBAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD\r\nBAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD\r\nBAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB X KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019. \n 108 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.
Keanggotaan BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
Kelembagaan BPD yang terdiri atas pimpinan dan bidang-bidang.
Pengisian keanggotaan BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Tugas BPD dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
Hak BPD untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional.
Kewajiban BPD untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, menjaga norma dan etika, serta mengawal aspirasi masyarakat.
Wewenang BPD dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, meminta keterangan, menyatakan pendapat, mengawal aspirasi masyarakat, menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan, menyusun usulan rencana biaya operasional, mengelola biaya operasional, mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, dan melakukan kunjungan kepada masyarakat.

","transitional_provisions","1. Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.\n2. Semua peraturan dan ketentuan daerah yang telah berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kab. Konawe Kepulauan No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/339148/perda-kab-konawe-kepulauan-no-1-tahun-2025","92656bd3-9c87-48c9-a677-ed850b0d4409","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE ISLANDS REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
ON
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that the Village Consultative Body is an institution that carries out village government functions whose members are representatives of village residents based on representation;
that in order to further guarantee the optimal implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body as regulated in Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to make more technical implementing regulations in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Konawe Islands Regency concerning the Village Consultative Body.

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4810910-5e51-47dd-a07d-322a192526f8","actionData","errors"]