[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4789a3d-c766-4318-b12d-0dedc68ef07e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lembata","place_of_enactment","Lewoleba","theme","Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MINERAL-LOGAM-BATUAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2014 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Kabupaten Lembata memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;\r\nb. bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;\r\n \n Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. \n Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Golongan Mineral bukan Logam dan Batuan; Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; Wilayah Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; Perizinan; Berakhirnya IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Hak dan Kewajiban; Larangan; Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; Reklamasi dan Pascatambang; Pembinaan dan Pengawasan; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; Perlindungan dan Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Denda; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 halaman; 10 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lembata. Latar belakangnya adalah potensi mineral bukan logam dan batuan di Lembata yang penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah, namun kegiatan penambangan berpotensi merusak lingkungan sehingga perlu dikelola dengan baik.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, memberikan IUP dan IPR, melakukan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah daerah.\r\n- **Wilayah Pertambangan (WP):** Peraturan ini mengatur perencanaan WP, usulan rencana WUP, penetapan WUP dan WIUP, serta penetapan WPR. Kriteria dan prosedur untuk penetapan wilayah-wilayah ini juga diatur.\r\n- **Perizinan:** Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus memiliki izin dari Bupati, baik berupa IUP (Eksplorasi dan Operasi Produksi) maupun IPR. Persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial untuk mendapatkan izin juga diatur.\r\n- **Hak dan Kewajiban:** Pemegang IUP dan IPR memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai izin dan berhak atas pembinaan dan pengawasan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana, menerapkan kaidah teknis pertambangan yang benar, melaksanakan K3, pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang, serta membayar retribusi dan pajak.\r\n- **Larangan:** Peraturan ini juga mengatur larangan bagi pemegang IUP dan IPR, seperti melakukan kegiatan di luar IUP/IPR, memindahtangankan izin tanpa persetujuan, melakukan kegiatan di kawasan lindung, dan melakukan perbuatan yang merusak lingkungan.","transitional_provisions","Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Setiap pemegang IUP dan IPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi.\r\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan penambangan, dan/atau pencabutan izin.\r\n3. Setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda sebanyak 2 (dua) kali dari harga 1 (satu) ritase di tempat lokasi pengambilan bahan tambang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LEMBATA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LEMBATA REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
ABOUT
NONMETALLIC MINERAL AND ROCK MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LEMBATA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Lembata Regency has the potential for nonmetallic minerals and rocks that have an important role in providing real added value to economic growth and sustainable regional development;
that mining activities have the potential to cause environmental damage, so good, sustainable, and environmentally sound management is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Nonmetallic Mineral and Rock Mining;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 52 of 1999 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4789a3d-c766-4318-b12d-0dedc68ef07e","actionData","errors"]