[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4712d0f-75e1-46a2-a17c-59f9a16648db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":71,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017","number","54","year","2017","published_date","2017-12-27","effective_date","2017-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha Milik Daerah
2017
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 54, LN.2017/NO. 305, TLN NO.6173, LL SETNEG : 84 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. \n PP ini mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah. PP ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n Lampiran file: 109 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 84 dan penjelasan hlm 85 sd 109) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMD agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba. BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh daerah. Kepala Daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan ini juga mengatur tentang penyertaan modal, pembentukan organ BUMD, serta tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD oleh pemerintah pusat dan daerah.","transitional_provisions","1. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. 2. Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. 3. Terhadap perusahaan daerah yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51%, Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51%.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan oleh anggota Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan privatisasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 54 OF 2017
ON
REGIONAL OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 331 paragraph (6), Article 335 paragraph (2), Article 336 paragraph (5), Article 337 paragraph (2), Article 338 paragraph (4), Article 340 paragraph (2), Article 342 paragraph (3) and Article 343 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Regional Owned Enterprises;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4712d0f-75e1-46a2-a17c-59f9a16648db","actionData","errors"]