Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2017

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, termasuk kriteria dan tipologi perumahan kumuh, upaya pencegahan, peningkatan kualitas, penyediaan tanah, pendanaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, serta pola kemitraan dan peran masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka publik.
2. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perumahan kumuh melalui penetapan lokasi, perencanaan penanganan, dan pola-pola penanganan seperti pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.
4. Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
5. Pendanaan dan sistem pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.
6. Tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
7. Pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

1. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan lokasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 80 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.