[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d44de64e-9301-4d58-abf3-ea7d7694e1aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA \r\nNOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2024","number","27","year","2024","published_date","2024-11-04","effective_date","2024-11-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA \r\nNOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perjalanan - dinas - pedoman
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BD 2024/28
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA \r\nNOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perwali Bontang No. 31 Tahun 2023 \n Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 yang diubah adalah Pasal 35 ayat (2). Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang dihapus, yaitu sebagai berikut: Pasal 17 ayat (4); Pasal 35 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); serta Lampiran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. \n 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terkait pengujian materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 mengenai Standar Harga Satuan Regional. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara substansial, peraturan ini melakukan perubahan terhadap mekanisme pertanggungjawaban dan komponen biaya perjalanan dinas. Perubahan tersebut mencakup penghapusan ketentuan ayat (4) pada Pasal 17, serta perubahan pada ayat (2) dan penghapusan ayat (4), (5), dan (6) pada Pasal 35 terkait tata cara pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Selain itu, peraturan ini juga menghapus Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BONTANG
PROVINCE OF EAST KALIMANTAN
REGULATION OF THE MAYOR OF BONTANG
NUMBER 27 OF 2024
ON
AMENDMENT TO MAYOR REGULATION NUMBER 31 OF 2023
ON
GUIDELINES FOR OFFICIAL TRAVEL WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

Considering :

that in order to follow up on Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024 regarding the Petition for Judicial Review against Presidential Regulation Number 53 of 2023 on Amendment to Presidential Regulation Number 33 of 2020 on Regional Unit Price Standards;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Mayor Regulation on Amendment to Mayor Regulation Number 31 of 2023 on Guidelines for Official Travel within the Regional Government;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 47 of 1999 on the Formation of Nunukan Regency, Malinau Regency, West Kutai Regency, East Kutai Regency, and Bontang City (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 175, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3896) as amended several times, most recently by Law Number 21 of 2023 on Amendment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d44de64e-9301-4d58-abf3-ea7d7694e1aa","actionData","errors"]