[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d44a9fe4-2378-4c03-bbb6-dceb377ca53c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nSekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","2024-10-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja\r\nSekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan
2024
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 8, BN 2024 (793); 12 hlm
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Organisasi dan Tata Kerja\r\nSekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan\r\nPresiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor\r\nKomunikasi Kepresidenan dan berdasarkan persetujuan\r\ntertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 31 Tahun 2020; Perpres Nomor 82 Tahun 2024; PErmensesneg Nomor 5 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; susunan organisasi; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n 12 hlm; hlm 1 sd 11 (batang tubuh), hlm 12 (lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan dan berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri. Sekretariat ini bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi; pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan.

\n\n

Susunan organisasi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Bagian Umum, Bagian Tata Usaha dan Protokol, serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Bagian Umum bertugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi. Bagian Tata Usaha dan Protokol bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, serta koordinasi penyiapan kegiatan, dan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

\n\n

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permensesneg No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349931/permensesneg-no-9-tahun-2025","1bd94e28-a34a-4f9a-bffb-75f5078126f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2024
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE SECRETARIAT OF THE PRESIDENTIAL COMMUNICATION OFFICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 24 of the
Presidential Regulation Number 82 of 2024 on the Presidential
Communication Office and based on the written
approval from the Minister of State Apparatus Utilization and
Bureaucratic Reform, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of
State Secretary on the Organization and Work Procedure
of the Secretariat of the Presidential Communication Office;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of
THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d44a9fe4-2378-4c03-bbb6-dceb377ca53c","actionData","errors"]