[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d444af49-e9e8-4235-812d-90ff61ed2bf3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-06-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Usaha Pertambangan Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA-PERTAMBANGAN-MINERAL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Pertambangan Mineral
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa mineral merupakan sumber daya\r\nalam tidak terbarukan pengusahaan\r\npertambangan mineral mempunyai\r\nperanan penting dalam memberikan\r\nnilai tambah pada pertumbuhan\r\nekonomi dan pembangunan daerah\r\nsecara berkelanjutan dalam usaha\r\nmencapai kemakmuran dan\r\nkesejahteraan rakyat secara\r\nberkeadilan;\r\nbahwa untuk melaksanakan pembinaan\r\ndan pengawasan terhadap usaha\r\npertambangan mineral dengan tetap\r\nmengingat asas pemanfaatan dan\r\npelestarian perlu pengaturan; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun\r\n1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun\r\n2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun\r\n2010 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun\r\n2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun\r\n2010; Peraturan Menteri Energi dan Sumber\r\nDaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber\r\nDaya Mineral Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2\r\nTahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 6 Tahun 2011; \n Materi Pokok: Asas dan Tujuan; Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral; Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan; Izin Pertambangan rakyat; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Penciutan Wilayah IUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Perizinan IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan; Peningkatan Nilai tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral; Pendapatan Negara dan Daerah; Tata Cara Penyampaian Laporan; Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Penelitian dan pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; Reklamasi dan Pascatambang; Jaminan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 79 HLM; Penjelasan: 18 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha pertambangan mineral di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi koordinasi penetapan WP dan WUP, penentuan WIUP mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, penetapan WPR, pembuatan peraturan daerah, pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik, pengawasan, inventarisasi, penyelidikan, penelitian, pengelolaan informasi geologi, penyusunan neraca sumber daya mineral, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah, penyampaian informasi kepada menteri dan gubernur, pembinaan dan pengawasan reklamasi, serta peningkatan kemampuan aparatur daerah. Usaha pertambangan meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar WIUP atau WPR dan wajib memiliki izin pertambangan dari Bupati berupa IUP atau IPR. IUP diberikan kepada badan usaha berbadan hukum, koperasi, dan perseorangan, sedangkan IPR diberikan kepada koperasi, kelompok masyarakat, dan perseorangan. IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP. IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) dan (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (6), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48, Pasal 55, Pasal 59 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 86, Pasal 87, atau Pasal 100 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP atau IPR.\n3. Usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, melanggar Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 38 ayat (3) dipidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/13201/perda-kab-gunungkidul-no-11-tahun-2016","a3d62f58-1841-4be2-860c-872f945dd348","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)

Number : 2
Year: 2014

REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
MINERAL MINING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering:

that minerals are non-renewable natural resources, and the implementation of mineral mining has an important role in providing added value to economic growth and regional development in a sustainable manner in an effort to achieve prosperity and welfare of the people in a just manner;
that in order to carry out guidance and supervision of the mineral mining business while still considering the principles of utilization and preservation, regulation is necessary;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Mineral Mining Business;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d444af49-e9e8-4235-812d-90ff61ed2bf3","actionData","errors"]