[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d44354ee-67aa-4ed1-b4fc-ebfff533dd2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2008","number","11","year","2008","published_date","2008-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah \r\nNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan\r\nantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan \r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah\r\nNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu\r\nmembentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan\r\nPeraturan tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi\r\nkewenangan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai\r\npedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai\r\ndengan kebutuhan dan potensi daerah \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57\r\nTahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II \r\nPEMBENTUKAN;\r\nBAB III\r\nKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI;\r\nBAB IV\r\nORGANISASI DAN TATA KERJA ;\r\nBAB V\r\nKEPEGAWAIAN;\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB VII \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja kelurahan di Kabupaten Sukamara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan ini mengatur pembentukan kelurahan di wilayah kecamatan yang dapat berupa penggabungan atau pemekaran. Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi Kelurahan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Susunan organisasi kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan, yang meliputi Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi. Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Penataan Organisasi Kelurahan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 11 OF 2008
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGIONAL HEAD OF SUKAMARA,

\n\n \n \n

Considering:

that as further implementation of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, the Regional Government of Provinces, and the Regional Government of Regencies/Cities, as well as Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, it is necessary to establish the Organization and Work Procedures of Urban Villages;
that the Sukamara Regency Government has established a Regulation on Regional Governmental Affairs that are under the authority of the Sukamara Regency, which is used as a guideline in determining the organization of regional apparatus in accordance with the needs and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d44354ee-67aa-4ed1-b4fc-ebfff533dd2e","actionData","errors"]